(Polri) terhadap rekening gendut milik sejumlah jenderal justru membuktikan Polri semakin sulit dipercayai tangani kasus "dapurnya" sendiri. Wajar jika polri terkesan berhati-hati.

 

"Penjelasan polri yang tidak memuaskan kemarin membuat polri semakin sulit dipercaya kalau harus menyelidiki sesama polisi sendiri. Dari dulu kalau polisi selidiki polisi agak sulit untuk tranparan.

 

 Dari 23 Laporan hasil analisis (LHA) yang mencurigakan, masa hanya dua yang disebutkan bermasalah. Itupun tanpa penjelasan yang memuaskan," ungkap Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar .

 

Dalam laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 23 rekening perwira tinggi, Polri menuturkan 17 rekening dianggap wajar dan dua rekening belum rampung diteliti.

 

Sisanya tidak dilanjutkan karena ada objek yang masih ikut pilkada dan ada yangmeningal dunia. Sikap sulit blak-blakan tersebut menurut Zainal dipengaruhi ego strata kepolisian. Apalagi polisi yang dicurigai berpangkat tinggi.

 

"Iniyang membuat polisi semakin sulit dipercayai masyarakat. Semua kasus polisi yang mencurigakan dianggap tidak ada kesalahan. Padahal ini momen bagus bagi polisi untuk membangun kepercayaan yang semakin hilang, bukan justru semakin menghancurkan dengan sikap tidak transparan ini," sahutnya.

 

Ditambah lagi, Polri seakan tidak mau diganggu dalam menyelidiki "dapurnya". Tidak dikutsertakannya PPATK dalam klarifikasi polri, imbuh Zainal, menjadi indikasi kuat.

"Kalau PPATK enggan dilibatkan polri, bagaimana polsi bisa lakukan terobosan dan keterbukaan?" sindirnya.

 

Padahal menurut Zainal pemulihan kepercayaan tersebut bisa ditempuh dengan independensi proses. Polri mau tak mau harus melibatkan phak-pihak yang sedikit lebih dipercayai masyarakat termasuk lembaga penggiat pemberantasan korupsi.

 

"Tak perlu buat tim baru. Yang penting, libatkan PPATK, KPK, atau satgas pemberantaan mafia hukum. Satgas ini kan memang tugasnya melakukan koordinasi pemberantaan mafia hukum," ujarnya.

 

Lebih bagus lagi, imbuhnya, kalau presiden bersedia melakukan langkah aktif mendobrak ego polri. "Presiden bisa saja paksa polri untuk lebih dibuka bagaimana penyelidikan mereka. inisiatif presiden ini bisa jadi langkah yang lebih baik. Yang jelas publik perlu independensi dan transparansi proses penyelidikan oleh polri," tandasnya. (dira)