Kecuali pelayanan formal yang dilakukan secara adil dan  proporsional terhadap semua kontestan. Lalu, sebagai lembaga yang bersifat  “legal administratif” KPU harus benar-benar memperkuat basis hukum (aturan) dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil sekecil apapun, termasuk dalam  melakukan perubahan-perubahan jadwal dan tahapan Pemilukada yang telah dibuat  dan terpublikasikan kepada masyarakat.

 

Serta, KPU harus mampu meminimalisasi  permasalahan yang akan muncul seputar Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar  Pemilih Tetap (DPT) dengan mengoptimalkan sosialisasi mendorong partisipasi  masyarakat agar menjadi pemilih.

 

Hal ini bisa bekerjasama dengan berbagai pihak  termasuk dengan para calon dan tim suksesnya serta partai politik. Ini dalam  rangka mengurangi gugatan hukum di kemudian hari, karena dari berbagai konflik  dan kerusuhan Pemilukada selalu diakibatkan oleh persoalan Daftar Pemilih.   Makanya sejak awal parpol pengusung para calon perlu dilibatkan.(*)