-
Kepentingan politis tidak boleh dikaitkan dengan pelayanan masyarakat. Sebenarnya harus ada kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat khusus-nya dalam kesehatan. Karena jika tidak ada kerjasama maka sebuah program yang ada, tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya ketika wartawan menanyakan, setiap ada acara di Tangerang, dan ada dirinya Wahidin Halim dan Ismet Iskandar tidak pernah mau hadir.
-
"Sikap mereka (Golkar, PKS, dan PPP), itu telah menimbulkan kejengkelan dan kemarahan pada para pengamat dan masyarakat. Kalau mereka mau tergesa-gesa silahkan menarik menterinya dari kabinet. Kami (Partai Demokrat) menjaga dulu dan menahan diri supaya keputusan apa pun yang akan dilakukan nanti tidak terkesan tergesa-gesa," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Jakarta.
-
berkomentar soal penutupan lokasi tempat hiburan yang sebelumnya telah direkomendasikan DPRD Kota Tangerang untuk ditutup, Herry mengatakan, berdasarkan SK Wali Kota Nomor 5 tahun 2004, kawasan Pertokoan Pinangsia bisa dilokalisasi dan dilegimitasi menjadi tempat hiburan malam asalkan memiliki izin dan memenuhi persyaratan. “Jadi kalau izinnya tetap tidak bisa diberikan mending bubarkan saja itu Dinas Pariwisata-nya,” tegas Herry, kepada TangerangNews.com
-
menyayangkan sikap Pemkot Tangerang yang tidak konsisten menegakan peraturan daerah No. 3 tahun 2003 tentang pembentukan PD Pasar dan peraturan daerah No.5 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah diatas.“Pada pasal 27 ayat (1),(2),(3) itu tertuang pengangkatan sebagai PLT Direktur Utama atau Direktur ditetapkan dengan keputusan Wali Kota untuk waktu paling lama tiga bulan. Setelah itu seharusnya ada direktur definitif. Ini kok aneh, sejak diangkat pada 11-Desember 2006 dengan surat perintah NO.800/4029/BKD, sampai saat ini masih dijabat dia, ada apa ini? ” ujar Dodi.
-
“Pengembang umumnya menyalahi dengan cara membuat siteplan parsial, ini jelas menyalahi tetapi mereka tetap saja berjalan seperti tidak ada salah,” ujar Herawan saat
menemui masyarakat di Kecamatan Priuk, yang sedang ada konflik menuntut lahan fasos fasum di tiga perumahan yakni Villa Tangerang Regency, Villa Tangerang Indah dan Griya Sangiang Mas yang berubah peruntukan.
-
"Presiden punya hak kontrol, dalam penyataannya itu, apa yang dikatakannya bukanlah intervensi. Dia sedang melakukan koreksi.
Kalau intervensi jika kasus yang seharusnya lurus, lalu karena takut terkena orang tertentu dibengkokan. Presiden memang hati-hati.
Dia sadar SP3 itu bukan tugas dan kewajiban seorang presiden. Saya mengharapkan jika SP3 keluar, segera pulihkan nama saya bukan saya sebagai tersangka,” ujar Bibit Samad Rianto kala menggelar nonton bareng pernyataan Presiden SBY, dengan keluarga dan wartawan di kediamannya.
-
Ketua Majelis Hakim Arthur mempermasalahkan kronoligis yang tidak sesuai dengan BAP pertama Wiliardi. “Kamu kan bukan orang sembarangan kok bisa percaya dengan Sigit, apalagi Sigit ini kan bukan dari Polri,” kata Arthur.Dijawab oleh Wiliardi, justru karena dirinya bukan orang sembarangan, dia mencabut BAP pertama. “Ngapain saya bantuan Polri kalau saya dikorbanin, saya nggak mau. Saya dipangaruhi saat itu. Saya siap keluarga saya dimatiin malam ini. Itulah yang terjadi di Polri sipil (Sigit) bisa seperti itu,” kata Wiliardi Wizard, saat menjadi saksi dalam sidang perkara pembunuhan Direktur PT Putera Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Edo.
-
Itu dikatakan Sekda, saat ditanya soal penilaian penghargaan Pemda Terbaik Nasional untuk Pemkot Tangerang dari Departemen Keuangan RI melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
-
koridor pertama jalan frontage Jakarta-Merak, yakni di ruas Jalan Hasyim Ashari, Pinang, Kota Tangerang sampai Kembangan Meruya, Jakarta Barat yang akan dimulai awal 2010 terkendala. koridor pertama jalan frontage Jakarta-Merak, yakni di ruas Jalan Hasyim Ashari, Pinang, Kota Tangerang sampai Kembangan Meruya, Jakarta Barat yang akan dimulai awal 2010 terkendala
Dengar informasi mengenai Tangerang melalui Radio Tangerang
TANGERANGNEWS-Budayawan Indonesia, Sujiwo Tejo mengatakan, politik di Indonesia jauh lebih tinggi dari pada hukum . Alasannya, kata Sujiwo Tejo, karena undang-undang diciptakan oleh DPR.
