Connect With Us

DPRD Kota Tangerang Sahkan Raperda Pengelolaan Kualitas Air

| Rabu, 15 Mei 2013 | 19:00

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. (tangerangnews / dira)

 
TANGERANG- DPRD Kota Tangerang menetapkan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2013 dan Raperda Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 
Pansus II DPRD Kota Tangerang, Yahanis Batha memberikan apresiasi kepda Pemkot Tangerang karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh program pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode 2008-2013, telah banyak dirasakan oleh masyarakat.
 
"Untuk itu, Pansus II meminta agar periode wali kota yang akan datang dapat lebih memperhatikan tahapan prioritas pembangunan lima tahunan dalam bentuk RPJMD sehingga program pembangunan dapat sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD," ujarnya saat Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Dalam Rangka Pengambilan Keputusan tentang Raperda RPJPD 2005-2013 dan Raperda Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Rabu (15/05).
 
Sementara itu, Pansus III yang membahas Raperda Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Fauzan Manafi Albar mengatakan, bahwa raperda itu  dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentang air bersih dan sekaligus untuk mendukung program MDGs.
 
"Karenanya, Pemkot wajib memfasilitasi atau membangun instalasi pengelolaan air limbah di kawasan pemukiman secara bertahap," tukasnya.
 
Fauzan menambahkan, dinas terkait juga harus mendorong pelaku usaha untuk memiliki pengelola IPAL yang bersertifikasi Manajer Pengendalian Pencemaran Air (MPPA).
 
Selain itu, pengelola permukiman, Rumah Sakit, Rumah Makan, Restoran, Perkantoran, Perniagaan, Apartemen, Hotel dan Asrama wajib membuang air limbah pada Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan pengelola Cluster Perumahan skala kecil diwajibkan menggunakan Septic Tank yang ber-SNI.
 
"Adapun dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berskala besar, Pemkot harus memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)," paparnya.
 
Wakil Wali kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan bahwa dengan ditetapkannya dua raperda tersebut diharapkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efesien serta memenuhi kepentingan masyarakat yang merupakan harapan Pemkot.
 
"Terkait dengan berbagai kesepakatan yang dihasilkan melalui tahapan pembahasan pansus maupun rapat gabungan, senantiasa dilandasi oleh adanya kesamaan visi dan misi Kota Tangerang. Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap pansus dan seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras dalam membahas dan menetapkan raperda tersebut," katanya.(RAZ)
 

TANGSEL
Pemkot Tangsel Gratiskan Seragam Batik dan Olahraga SD-SMP Negeri Mulai 2026

Pemkot Tangsel Gratiskan Seragam Batik dan Olahraga SD-SMP Negeri Mulai 2026

Minggu, 7 Juni 2026 | 18:07

Mulai tahun ajaran 2026/2027, siswa SDN dan SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan mendapatkan seragam sekolah gratis berupa seragam batik dan pakaian olahraga.

AYO! TANGERANG CERDAS
PIN SPMB Kota Tangerang Belum Masuk WhatsApp? Orang Tua Diminta Cek Data Pendaftaran 

PIN SPMB Kota Tangerang Belum Masuk WhatsApp? Orang Tua Diminta Cek Data Pendaftaran 

Jumat, 5 Juni 2026 | 13:45

Sejumlah orang tua dan calon peserta didik di Kota Tangerang masih mengeluhkan PIN Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang belum diterima melalui WhatsApp.

TEKNO
Waspada! Ada 263 Ribu Link Penjualan Online Kosmetik Ilegal Beredar di Indonesia

Waspada! Ada 263 Ribu Link Penjualan Online Kosmetik Ilegal Beredar di Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 | 18:50

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), Taruna Ikrar mengungkapkan ada sebanyak 263.000 link penjualan kosmetik ilegal yang telah beredar di seluruh wilayah Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill