TANGERANG-Rapat pleno dewan pengupahan dalam penentuan KHL buruh diwarnai aksi unjuk rasa, Senin (11/11/2013). Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tangerang. Tidak hanya kantor Bupati, buruh juga mengeruduk kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang tempat berlangsungnya pleno KHL sebagai patokan UMK Tangerang.
Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya untuk mendesak Bupati Tangerang agar bisa berpihak pada buruh.
"Sebab, walaupun terjadi rapat yang alot di Dewan Pengupahan, finalisasinya tetap kepada Bupati Tangerang sebagai kepala daerah yang nantinya merekomendasikan ke Pemprov Banten," ujar Ahmad Supriyadi.
Supriyadi mengatakan, pihaknya menolak upah murah berlaku di Kabupaten Tangerang sebagai kota industri.
"Kami mensinyalir UMK Tangerang tidak akan mengalami kenaikan yang drastis seperti 2003, sehingga kami mendesak Bupati Tangerang untuk membuka mata," katanya.
Supriyadi juga mengatakan, pihaknya mendesak agar UMK Tangerang 2014 bisa naik 50 persen dari UMK 2013. "Kami mendesak agar UMK Tangerang mencapai Rp3,7 juta per bulan," katanya.
Supriyadi yang juga anggota dewan pengupahan Kabupaten Tangerang ini menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan aksi hingga ketetapan yang diinginkan pihaknya terkabul.
"Setelah penentuan KHL tentu penentuan UMK, sehingga pada saat mementum tersebut kami akan terus melakukan aksi," katanya.
Koordinator aksi Arsadi menambahakan, pihaknya hari ini mengerahkan massa perwakilan KSPSI sebanyak 1.500 massa.
"Ini belum seberapa, sebab jika tidak ada titik temu, atau tuntutan kami tak terkabulkan, tentu akan mengerahkan pasukan yang lebih banyak," imbuhnya.
Tuntutan pihaknya, kata Arsadi beralasan, sebab kanaikan BBM dan survei harga di pasar cukup signifikan. "Kenaikakan upah buruh suatu keniscayaan, dan kami menolak upah murah. Upah Kabupaten Tangerang harus lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta. Bahakan minimal menyamai Bekasi," tandasnya.