TANGSEL-Puluhan wali murid di SMPN 4 Kota Tangsel mengeluhkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan Kepala Sekolah tersebut. Mereka mengadukan adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran di sekolah tersebut.
Wali murid yang didominasi kaum ibu itu mendatangi kantor Dinas Pendidikan Tangsel untuk melaporkan aturan sekolah yang merugikan wali murid.
Salah satunya, soal adanya aturan donasi sebesar Rp300 ribu per siswa setiap bulan. Tetapi, hasil donasi tersebut tidak pernah transparan.
"Kami keberatan dengan adanya pungutan itu. Meski demikian kami tetap bayar. Namun, tidak ada kejelasan uangnya kemana?" kata Widyo
Wali murid lainnya, Teguh Yuwono menuturkan pelanggaran yang dilakukan kepala SMP 4 Kota Tangsel, Rita Juwita dengan mengeluarkan aturan penerimaan sumbangan dari orangtua wali murid sangat. Tidak beralasan. Meskipun, SMP yang berlokasi di Pamulang itu sudah tidak lagi RSBI tetapi mendapatkan BOS dan BOSDA.
"Ada empat tuntutan yang kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Yang pertama, perombakan menejemen SMPN 4. Kemudian, aturan perwal dan permendagri yang ditabrak. Lalu, pengelolaan anggaran yang tidak transparan serta intimidasi," ujarnya.
Untuk itu, Wali murid meminta Disdik untuk segera menindaklanjuti dengan membenahi menejemen sekolah. Serta pergantian komite sekolah yang ikut membuat aturan donasi pada saat Dana Sumbangan Pembangunan (DSP).
"Akibat dari pelanggaran ini menganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak di sekolah," terangnya.
Aktivis Education Care Agus F Hidayat mengatakan, apa yang terjadi di SMPN 4 tidak mencirikan lembaga pendidikan milik pemerintah. Apalagi, komite sekolah menjadi kepanjangan tangan sekolah.
"Seharusnya, tugas komite sekolah mengakomodir keluhan maupun keberatan atas aturan sekolah," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel Mathoda mengaku sudah beberapakali menegur pihak sekolah. Namun, tidak digubris.
"Keluhan maupun aduan dari walimurid bakal kami tindaklanjuti. Hari senin ini Akan kami kumpul kepsek dan seluruh guru," katanya.