TangerangNews.com

Asik! Proyek Rumah Murah Mulai Dibangun di Kabupaten Tangerang

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 29 April 2015 | 17:55 | Dibaca : 9467


Zaki Iskandar secara simbolis melakukan ground breaking atas program pusat, yakni satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (Rangga A Zuliansyah / TangerangNews)



TANGERANG-Proyek pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang merupakan bagian dari program pencanangan sejuta rumah untuk rakyat dari pemerintah pusat, mulai dilaksanakan.

 

Tahap pertama pembangunan dilakukan secara simbolis dengan ground breaking oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar,   bersama perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Serikat Buruh di Kawasan Pengembangan perumahan Grand Sutera Rajeg di Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Rabu (29/4).

 

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, dalam program pencanangan sejuta rumah untuk rakyat ini, di Kabupaten Tangerang sendiri akan dibangun 5.000 unit.

“Pembangunan dilakukan tiga tahap di lima titik kawasan perumahan dan pemukiman. Ini memang kita batasi tidak dibangun membabi buta karena lahannya minim,” jelasnya.

 

Zaki menambahkan, program ini penting karena Pemkab Tangerang sendiri memiliki keterbatasan anggaran dalam penyediaan perumahan untuk MBR seperti petani, nelayan dan buruh.

“Kita berharap Kementerian PU bisa memberikan banyak bantuan pembangunan perumahan dan konsisten,” paparnya.

 

Dalam Kesempatan tersebut, Bupati Tangerang juga melakukan video conference dengan Presiden RI Joko Widodo serta delapan Kota/Kabupaten lain yang ikut melaksanakan ground breaking pencanangan sejuta rumah untuk rakyat.

 

Jokowi menyampaikan bahwa program satu juta rumah tidak terlalu muluk. Namun, memang diakuinya harus berani melakukan loncatan. Sehingga angka satu juta rumah itu bisa tercapai. “Kalau dikerjakan dengan cara normal, dan biasa tidak akan tercapai. Harus berani,” jelasnya.

 

Jokowi juga mengaku serius dalam menyiapkan perumahan dan rusun untuk buruh dan PNS. Namun hal itu perlu waktu dan proses. Karena itu diharapkan agar masyarakat bersabar. “Kita akan realisasikan segera,” jelasnya.