TANGERANG - Gerindra masih bersikeras menolak RAPBN 2016 dan mengajak fraksi-fraksi lain untuk mengikuti langkahnya. Penolakan itu karena kurangnya anggaran Kementerian LHK dan juga karena ada anggaran proyek DPR di RAPBN 2016.
“Keseriusan pemerintah tidak disertai keberpihakan anggaran. Anggaran Kemenhut berharap Rp12 triliun lebih, pemerintah hanya beri Rp6,5 triliun,” kata anggota F-Gerindra Edhy Prabowo saat interupsi dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).
Edhy yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi kehutanan mengaku sudah bersurat minta tambahan anggaran Rp 3,5 triliun. Tapi, justru anggarannya dikurangi. Karena itu, Edhy meminta fraksi lain kompak menolak RAPBN 2016. "Apa begini cara DPR tangani asap? Mari kompak, lihat anggaran jernih. Kalau pemerintah tidak tegas, sebaiknya kita tolak anggaran ini," tegas Waketum Gerindra tersebut.
Saat Edhy menyampaikan pandangannya itu, sekelompok orang di balkon pun berteriak 'tolak!'. Belakangan diketahui bahwa mereka adalah tenaga ahli dari Fraksi Gerindra. Selain itu, penolakan RAPBN 2016 disampaikan juga karena ada anggaran Rp 740 miliar untuk proyek DPR. Dia menilai seharusnya anggaran itu untuk hal yang lebih penting. "Saya mensinyalir ada anggaran Rp 700 miliar untuk gedung. Itu dikembalikan lagi untuk kepentingan yang lebih penting," ucap Edhy.