Pungutan Retribusi Tangsel Dianggap Tidak Sah

 

TANGERANGNEWS-Guru Besar Pemerintahan IPDN, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, menilai pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) selama ini termasuk pungutan yang tidak sah karena tidak didasari dengan dasar hukum yang sah.

” Pajak atau retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang secara nasional, dan kalau didaerah dengan Perda, Tangsel belum memiliki Perda,”katanya, kemarin saat berada di Tangsel.

 

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel tersebut tergolong berani dan

beresiko karena pungutan retribusi itu tidak punya dasar hukum. Tapi, ketika diminta

ketegasan apakah pungutan retribusi perijinan itu termasuk pungutan liar, Sadu menjawab.” Untuk hal itu biarlah BPK yang menentukan,”katanya.

 

Tangsel, menurutnya, belum boleh melakukan pungutan retribusi apapun karena belum

memiliki Peraturan Daerah.” Ini bisa dilakukan jika sudah ada wali kota defenitif

dan DPRD terbentuk,”katanya. Peraturan wali kota yang dikeluarkan, harus didampingi Perda milik pemerintahan induk.” Jadi tidak bisa kalau hanya Peraturan penjabat wali kota,”katanya.

 

Sadu yang termasuk dalam tim penyusunan dan pembentukan kota Tangsel, dia

menyayangkan masalah pengambilan retribusi itu, akhirnya membuat komunikasi antara

daerah itu menjadi buruk. Sebab, kata dia, hal itu nantinya akan berdampak pada

layanan masyarakat Tangsel.

 

Sementara itu, Kepala Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Kota Tangsel Mursan Sobari

mengatakan, pihaknya tidak berhak memberikan jawaban. Dirinya, kata dia, hanya

melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi. " Kalau soal kebijakan silahkan langsung

ke pak wali saja," tegasnya. (dira)