TangerangNews.com

KPU Verifikasi Data Napi di Rutan Klas IA Tangerang

Maya Sahurina | Kamis, 1 November 2018 | 19:13 | Dibaca : 682


Tampak petugas KPU Kabupaten Tangerang mengidentifikasi data warga binaan di Rutan Klas I Tangerang, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Kamis (1/11/2018). (TangerangNews.com/2018 / Maya Sahurina)


 

TANGERANGNEWS.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menggelar verifikasi dan identifikasi data warga binaan di Rutan Klas I Tangerang, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Kamis (1/11/2018).

Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Divisi Program dan Data Ita Nurhayati mengatakan, warga binaan di Rutan Jambe masih banyak yang belum terdata sebagai pemilih pada Pemilu 2019, sehingga pihaknya melakukan verifikasi dan identifikasi tersebut.

“Sering kali warga binaan tidak memiliki data lengkap. Mereka masuk ke rutan tidak membawa KTP atau KK. Maka itu, kami bersama Disdukcapil Kabupaten Tangerang melakukan verifikasi dan identifikasi,” kata Ita di Rutan Klas IA Tangerang, Kamis (1/11/2018).

#GOOGLE_ADS#

Ditambahkan Ita, hak pilih semua penghuni Rutan memang seharusnya didata, baik mereka yang berasal dari Kabupaten Tangerang, maupun yang berasal dari luar kabupaten.

“Kondisi-kondisi seperti ini yang akan kami pantau terus untuk memastikan tidak satu pun warga negara yang tidak masuk data DPT,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IA Tangerang David Anderson mengatakan, verifikasi dan indentifikasi ini sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan data di rutan.

Menurutnya, hal ini juga mengantisipasi potensi suara pemilih yang hilang karena kondisi pendataan di Rutan yang kurang baik.

“Jumlah warga binaan sekarang mencapai 1.950 orang, memang sampai saat ini data mereka belum terlacak,” ujarnya.

Karenanya, lanjut David, pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai potensi suara yang hilang bagi rekan-rekan yang ada di Rutan.

“Kita bekerja sama dengan Disdukcapil dan KPU. Karena biar bagaimana pun juga mereka narapidana mempunyai hak untuk memilih. Untuk saat ini yang terdata baru mencapai 285, kami akan terus maksimalkan,” tukasnya.(RMI/HRU)