TANGERANGNEWS.com-Sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terhadap salah seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional beberapa waktu lalu, mengundang komentar beragam dari masyarakat.
Pasalnya dalam momen tersebut, Risma memaksa anak tuna rungu untuk belajar berbicara normal.
Salah satu yang menyoroti hal tersebut yakni Mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Fathi Khalidi.
Fathi yang juga salah seorang pegiat di Komunitas Akar Tuli ini menilai, momentum tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, untuk lebih memperhatikan kaum difabel.
Bagi Fathi, hendaknya setiap pihak bisa memahami dan menghargai keterbatasan fisik yang dimiliki kaum difabel. Selain itu, tidak menyamakan sikap dan perilaku mereka seperti orang-orang pada umumnya.
Seperti halnya bagi kaum difabel yang mengalami tuna rungu atau tuna wicara, dirinya berharap setiap pihak bisa memahami komunikasi dengan cara yang bisa mereka lakukan.
#GOOGLE_ADS#
"Hak bahasa isyarat dan berbicara tanpa paksaan sesuai kenyamanan masing-masing untuk teman-teman tuli. Saya berharap tiap-tiap masyarakat dapat memahami dan tidak berupaya untuk meminta memahami cara komunikasi pada umumnya," terang Fathi yang juga merupakan cucu Wakil Presiden KH Maruf Amin ini di Tangerang, Rabu 8 Desember 2021.
Masih di momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, dirinya berharap ke depan orang-orang yang memiliki disfungsi fisik mendapat pelayanan yang sama dari negara. Sehingga kelompok disabilitas dapat menjalani kehidupan sebagaimana warga negara biasa.
"Perlakuan dan penerimaan yang mengabaikan anak atau masyarakat difabel akhir-akhir ini harus menjadi cermin bagi bangsa Indonesia, khususnya Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak masyarakat difabel," terang Fathi.
Terakhir, dirinya berharap agar keberpihakan pemerintah nyata bagi kaum difabel. Karena itu, perlu dialokasikan khusus akses anggaran yang memadai bagi kaum difabel yang jumlahnya merata di seluruh tanah air.
Pemerintah perlu mengalokasikan dana pendidikan bagi anak tuli/hoh dan difabel lainnya secara khusus dari alokasi 20% anggaran pendidikan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.
"Juga mendorong literasi inklusif terhadap difabel di masyarakat, dunia pendidikan maupun dunia kerja," tegasnya.