TangerangNews.com

Ketua GMNI STIE PPI Tangerang Jelaskan Konsep Marhaenisme dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Dimas Wisnu Saputra | Jumat, 17 Februari 2023 | 01:18 | Dibaca : 576


Saipul Bahri, Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Putra Perdana Indonesia (PPI). (@TangerangNews / Dimas Wisnu Saputra)


TANGERANGNEWS.com-Marhaenisme merupakan ideologi yang dikembangkan oleh Presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno, yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. 

Hal itu dikatakan Saipul Bahri, Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Putra Perdana Indonesia (PPI) Tangerang, Kamis 16 Februari 2023.

Menurutnya, Marhaenisme berfokus pada pembangunan ekonomi nasional yang berdasar pada pemerataan kesempatan dan hasil ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Konsep ini didasarkan pada filosofi bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak tertentu saja," ucap pria yang disapa Bung Ceming ini, kepada Tangerangnews.com.

Bung Ceming menyebut, Marhaenisme memiliki beberapa prinsip, di antaranya ialah pemerataan hasil ekonomi, pengembangan industri nasional, dan pengembangan ekonomi rakyat. 

Pemerataan hasil ekonomi berarti bahwa keuntungan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir kalangan saja.

"Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi yang berlangsung," sebutnya.

Pengembangan industri nasional berarti  pemerintah harus memfokuskan pada pengembangan industri dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya saing nasional.

Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan dukungan berupa fasilitas dan insentif bagi perusahaan dalam negeri, agar dapat bersaing dengan perusahaan asing.

Pengembangan ekonomi rakyat berarti bahwa pemerintah harus memfokuskan pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi.

UKM memiliki peran penting dalam peningkatan lapangan kerja dan pemerataan hasil ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan berupa pendidikan dan pelatihan, fasilitas permodalan, dan akses pasar bagi UKM.

"Konsep Marhaenisme memiliki beberapa kelebihan dalam meningkatkan perekonomian nasional, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan kemandirian nasional, dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain," ungkapnya.

Untuk mewujudkan konsep Marhaenisme, pemerintah harus melakukan berbagai upaya, seperti memfasilitasi pembangunan industri dalam negeri.

Mempermudah akses terhadap sumber daya alam, serta memberikan dukungan finansial bagi usaha-usaha kecil dan menengah. 

Pemerintah juga memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga dan mempromosikan produk-produk nasional ke pasar internasional.

Dengan demikian, konsep Marhaenisme dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

"Pemerintah harus terus berupaya mengimplementasikan konsep ini dalam pembangunan ekonomi nasional, agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Bung Ceming.