TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali memberikan bantuan program Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren) 2025.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan bahwa program Sanitren merupakan kelanjutan dari program yang telah digagas Bupati sebelumnya, Ahmed Zaki Iskandar.
Hingga saat ini sudah terbangun sekitar 746 pondok pesantren yang mendapatkan fasilitas sanitasi. Tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan 75 pondok pesantren, sehingga total sudah mencapai total 821 pondok pesantren.
“Sanitasi pondok ini penting karena pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mencetak generasi berakhlak, berilmu, dan berdaya saing. Fasilitas sanitasi yang baik akan mendukung kesehatan para santri sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman,” ungkapnya saat menyerahkan bantuan digelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Tangerang, Senin 8 September 2025.
Maesyal menegaskan program ini tidak hanya membangun MCK, ruang jemur, dan sarana air bersih, tetapi juga mulai secara bertahap menyiapkan program pembangunan asrama pondok pesantren (Aspontren)
"InsyaAllah dalam dua tahun ke depan seluruh pondok pesantren di Kabupaten Tangerang bisa tuntas mendapatkan fasilitas sanitasi, dan secara bertahap hingga lima tahun ke depan asramanya juga dibenahi," jelasnya.
Pihaknya juga kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada para kiai, ustaz, dan pengasuh pondok pesantren yang terus menjaga kondusivitas Kabupaten Tangerang.
Dia berharap program berbasis pondok pesantren tersebut dapat berkelanjutan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya sehingga dapat berkontribusi positif juga pada pembangunan daerah.
"Dengan adanya program ini, Pemkab Tangerang berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para santri dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan generasi bangsa," pungkasnya.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandi melaporkan setiap pondok pesantren penerima program Sanitren tahun 2025 akan mendapatkan bantuan yang dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi, sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren masing-masing.
“Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan program ini akan didampingi fasilitator yang membantu mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga laporan kegiatan. Selain itu, kami juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pendampingan dan pengawasan di lapangan,” jelas Erwin.