TANGERANGNEWS.com-Unggahan viral mantan penyanyi cilik, Leony Vitria, yang membeberkan rincian Laporan Keuangan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 telah menggugah kesadaran publik.
Aksi ini menegaskan kembali prinsip bahwa masyarakat punya hak untuk tahu dan wajib kritis terhadap setiap rupiah uang rakyat yang digunakan oleh pemerintah.
Menurut Fernando Emas, Pengamat Politik dan Hukum, tindakan Leony ini bukan sekadar sensasi media sosial, melainkan bentuk partisipasi publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
Ia menekankan bahwa anggaran pemerintah adalah dokumen terbuka dan setiap warga berhak untuk mengaksesnya.
"Ketika ada warga yang berani mempublikasikan anggaran yang dianggap janggal, itu artinya masyarakat sudah sadar dan ingin ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Fernando, Senin, 22 September 2025.
Dokumen yang diunggah Leony menunjukkan beberapa pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal. Unggahan ini dengan cepat memicu diskusi panas di kalangan warganet, yang kemudian menjadi sorotan media.
Masih dikatakan Fernando, bahwa mempublikasikan data anggaran pemerintah bukanlah tindak pidana, selama informasi tersebut berasal dari sumber terbuka.
“Jika warga membagikannya, itu bagian dari kontrol sosial. Tidak ada dasar hukum untuk mempidanakan hal itu,” ungkapnya.
Sayangnya, hingga saat ini, Pemkot Tangsel belum memberikan tanggapan resmi. Keheningan ini justru memicu pertanyaan lebih lanjut dari publik.
Fernando mengingatkan agar pemerintah tidak defensif. "Kalau anggarannya wajar dan sesuai prosedur, tidak perlu takut dibuka ke publik," tambahnya.
Seperti diketahui, unggahan Leony Vitria menjadi viral setelah menyoroti Laporan Keuangan Pemkot Tangsel tahun 2024. Dalam laporan setebal 520 halaman itu, dia membeberkan beberapa pos anggaran yang membuatnya heran.
Beberapa di antaranya yang paling disorot adalah Anggaran Konsumsi Rapat mencapai Rp60 miliar, Anggaran Suvenir menembus angka Rp20 miliar, Alat Tulis Kantor (ATK) & Kertas totalnya sampai Rp44 miliar.
Selain itu, ia juga menyoroti Gaji dan Tunjangan Gegawai yang mencapai Rp1,2 triliun hingga Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp117 miliar.
Leony merasa miris dengan anggaran fantastis ini jika dibandingkan dengan alokasi untuk kebutuhan dasar, seperti anggaran perbaikan jalan yang hanya Rp731 juta, sedangkan bantuan sosial (bansos) cuma Rp136 juta.
"Jadi kalo kayak gini nih pajak dari rakyat untuk rakyat gak ya?" pungkasnya.