TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus gencar melakukan upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Namun upaya pencegahan dinilai tidak efektif jika tidak dibarengi dengan edukasi menyeluruh.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel Cahyadi menekankan pentingnya edukasi sebagai garda terdepan pencegahan kekerasan.
Ia menyatakan bahwa pihaknya terus memperluas program edukasi ke berbagai lembaga dan komunitas.
“Pencegahan tidak akan efektif tanpa edukasi yang masif. Karena itu kami terus memberikan edukasi perlindungan perempuan dan anak kepada perangkat daerah, sekolah, universitas, organisasi keagamaan, serta masyarakat melalui sosialisasi langsung maupun platform digital,” jelasnya saat seminar Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangsel, Senin 8 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa kekerasan memiliki dampak luas, tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, gangguan sosial, serta menghambat keberdayaan korban.
Oleh karena itu, Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen perlindungan.
“Perlindungan terhadap perempuan merupakan komitmen yang harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, maupun masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkot Tangsel Chaerudin menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.
"Berdampak luar biasa pada kesehatan fisik, mental, kemampuan sosial, hingga kondisi korbannya,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tangsel untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja, perlu adanya koordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, penegakan hukum, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor. Ini menjadi pilar yang menentukan keberhasilan dalam memberikan layanan yang cepat, responsif, dan terintegrasi,” kata dia.
Untuk diketahui, periode Januari - Oktober 2025, tercatat 347 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tangsel. Hingga November 2025, kasus kekerasan seksual anak saja sudah mencapai 365 kasus.