TangerangNews.com

Atasi Kemiskinan, Pemkab Tangerang Siapkan Rp1,6 Triliun di APBD 2026

Muhamad Yusri Hidayat | Selasa, 23 Desember 2025 | 19:03 | Dibaca : 1341


Ilustrasi warga miskin. (Gemini AI / Rangga Agung Zuliansyah)


‎TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menggelontorkan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk pengentasan kemiskinan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. 

‎Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menjelaskan anggaran sebesar Rp1,6 triliun itu akan disebar kepada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan.

‎"Makanya jumlahnya yang sangat besar ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tentu saja kita harus memikirkan bagaimana angka kemiskinan ini bisa menurun ya setiap tahunnya," jelasnya, Selasa 23 Desember 2025.

‎Soma mengatakan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tangerang masih tergolong tinggi dengan jumlah mencapai sekitar 234.000 jiwa.

Kondisi tersebut dinilai dipicu oleh rendahnya kualitas pendidikan yang belum optimal dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

‎"Tentu saja ini kan bicara pendidikan, mungkin juga masalah lapangan pekerjaan, kan mereka biasanya tidak punya pekerjaan tetap, ya mungkin buruh serabutan," kata Soma. 

‎Soma menegaskan, dengan anggaran Rp1,6 triliun, dapat membereskan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan desil 1.

‎"Yang jadi sasaran paling utama kita itu desil satu, yang tingkat pendapatannya itu kurang dari Rp650 ribu sebulan," tegasnya. 

‎Soma menerangkan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi program-program strategis, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, UMKM, dan koperasi.

‎"Apalagi kalau program sifatnya langsung bantuan sosial, ada juga buat menekan inflasi harga murah sembako dan seterusnya itu kan banyak sekali," terang Soma. 

‎Selain itu, Soma mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menerapkan pola belanja pemerintah yang optimal sejak awal dimulainya tahun anggaran.

Keberhasilan pengelolaan anggaran tersebut akan diukur melalui tingkat serapan pada triwulan pertama hingga triwulan ketiga.

‎"Jangan lagi menunggu sampai Desember, tetapi harus dari Januari sampai September. Kita harus segera karena rakyat miskin enggak bisa menunggu, Mereka sudah lapar," tutupnya.