Oleh: Gesti Ghassani (gegeyys), Aktivis Muslimah.
TANGERANGNEWS.com-Seorang anak duduk rapi di bangku sekolah, membuka kotak makan yang disediakan negara. Ada nasi, lauk dan sayur. Ia kenyang hari itu bahkan bisa menyisihkan sedikit untuk di bawa pulang. Karena di rumah, ayahnya masih menganggur. Ibunya masih menghitung sisa beras agar cukup hingga akhir pekan.
Esok hari, ketika program tersendat atau bermasalah, meja makan mereka kembali sunyi. Di situlah ironi Program Makan Bergizi (MBG): anak disuapi negara, sementara orang tuanya dibiarkan tak berdaya.
Setahun sudah MBG berjalan dengan klaim sebagai solusi stunting. Namun ancaman stunting tak juga tuntas. Program ini justru diwarnai berbagai persoalan, mulai dari kasus keracunan massal, dugaan makanan tak sesuai standar kehalalan, dapur SPPG dengan mutu yang timpang, hingga anggaran besar yang tetap dipertahankan meski sektor strategis lain harus dikorbankan. (kontan.id, 28-12-2025)
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga keliru secara konseptual. Masalah mendasar MBG terletak pada cara pandang negara yang salah kaprah.
Dalam kehidupan normal, memberi makan anak adalah tanggung jawab orang tua. Negara bukan pengganti ayah dan ibu. Peran negara seharusnya memastikan orang tua mampu menjalankan kewajiban tersebut dengan layak dan bermartabat. Namun MBG justru melompati tanggung jawab negara yang paling fundamental.
Alih-alih membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menjamin upah yang mencukupi, serta memastikan harga bahan pangan terjangkau, negara memilih jalan pintas: membagikan makanan siap santap.
Seolah-olah stunting hanyalah persoalan perut anak yang kosong. Padahal stunting adalah buah dari kemiskinan struktural yakni pengangguran, pendapatan rendah, harga pangan mahal, dan sistem ekonomi yang gagal melindungi keluarga.
Inilah ciri kebijakan populis dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Yang dikejar adalah program yang terlihat cepat, kasat mata, dan mudah dipromosikan ke publik, bukan penyelesaian masalah dari hulunya.
Tak heran jika MBG terus dipaksakan berjalan meski persoalan di lapangan berulang. Program ini tampak lebih melayani kepentingan penguasa dan pengusaha pengelola dapur SPPG, ketimbang kepentingan rakyat secara hakiki.
Lebih jauh, MBG berpotensi melemahkan institusi keluarga. Ketika negara mengambil alih fungsi memberi makan anak, ketergantungan dinormalisasi. Orang tua diposisikan sebagai penerima bantuan pasif, sementara kegagalan negara menjamin kesejahteraan ditutupi dengan program karitatif. Anak mungkin kenyang hari ini, tetapi keluarganya tetap rapuh esok hari.
Islam memandang persoalan ini secara mendasar dan bermartabat. Dalam Islam, ayah adalah penanggung nafkah keluarga, sementara negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat).
Rasulullah Saw. bersabda, “Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, negara wajib memastikan setiap kepala keluarga mampu bekerja, memperoleh penghasilan layak, dan mengakses kebutuhan pokok dengan mudah.
Solusi Islam atas stunting bersifat integral: membuka lapangan kerja, menjamin distribusi kekayaan yang adil, mencegah monopoli, menjaga harga pangan tetap terjangkau, serta mengedukasi masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Negara tidak menggantikan peran orang tua, tetapi memberdayakan mereka.
Di sinilah perbedaan mendasar itu tampak jelas. Kapitalisme-demokrasi mengedepankan citra di mata publik, sehingga kebijakan diukur dari popularitas dan pencitraan. Sementara sistem Islam menjadikan ridha Allah sebagai orientasi utama, sehingga kebijakan lahir dari amanah dan tanggung jawab, bukan dari tepuk tangan.
Negara yang takut kepada Allah tidak akan sibuk menyuapi anak demi citra, tetapi bersungguh-sungguh memastikan orang tuanya mampu memberi makan dengan keringat, kehormatan, dan ketenangan hidup.