Oleh: Khikmawanto, Pengajar di Universitas Yuppentek Indonesia dan Penulis Buku The Governance Game
TANGERANGNEWS.com-Tangerang Selatan adalah personifikasi dari paradoks urban modern Indonesia. Sebagai kota yang lahir dari rahim pemekaran dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten melampaui rata-rata nasional, Tangsel mengusung narasi smart city melalui deretan klaster perumahan elit, pusat perbelanjaan megah, dan digitalisasi layanan publik.
Namun, narasi kemajuan itu seketika luruh dan berbau busuk setiap kali kita melintasi kawasan Cipeucang atau melihat tumpukan limbah di pinggir jalan protokol. Tangsel sedang mempertontonkan sebuah ironi yang memalukan: sebuah kota yang masyarakatnya sangat fasih bertransaksi secara digital, namun pengelolaan sampahnya masih menggunakan logika abad pertengahan—kumpul, angkut, dan buang ke halaman rumah orang lain.
Krisis sampah di Tangsel bukan sekadar soal lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang penuh atau truk yang rusak. Masalah sebenarnya adalah kegagalan sistemik dalam menutup siklus konsumsi yang didorong oleh gaya hidup urban yang masif. Merujuk pada konsep Ekonomi Sirkular yang dipopulerkan oleh Ellen MacArthur Foundation, pengelolaan sampah seharusnya bergeser dari model linier take-make-dispose menjadi sistem yang memulihkan dan meregenerasi material. Di Tangsel, yang terjadi justru sebaliknya. Kita mempraktikkan apa yang disebut oleh O'Neill (2019) dalam studi ekologi politik sebagai waste displacement—sebuah praktik "imperialisme sampah" skala lokal di mana beban ekologi dipindahkan ke wilayah tetangga yang lebih lemah secara ekonomi, seperti Serang atau Lebak, demi menjaga estetika domestik.
Praktik ini bukan hanya tidak berkelanjutan, tetapi juga merupakan bentuk "Subsidi Kemalasan" yang dibiayai oleh APBD. Miliaran rupiah uang rakyat habis setiap tahunnya hanya untuk membayar tipping fee dan biaya logistik pengiriman sampah ke luar daerah. Ini adalah pengeluaran konsumtif yang hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak infrastruktur pengolahan yang mandiri. Secara teoretis, ketergantungan patologis pada pihak eksternal menunjukkan rendahnya resiliensi kota dalam menghadapi krisis lingkungan. Jika daerah tetangga tiba-tiba menutup pintu—sebagaimana yang mulai sering terjadi karena resistensi warga lokal—maka sistem sanitasi Tangsel akan lumpuh seketika dalam hitungan hari.
Di sinilah digitalisasi harus ditarik dari sekadar gaya hidup menjadi instrumen kebijakan yang agresif. Digitalisasi sampah di Tangsel selama ini masih bersifat kosmetik, terbatas pada aplikasi administratif yang tidak menyentuh akar masalah di level rumah tangga. Padahal, penelitian yang diterbitkan oleh Anagnostopoulos et al. (2015) mengenai Internet of Things (IoT) untuk manajemen kota pintar menunjukkan bahwa integrasi sensor data pada rantai pasok sampah dapat meningkatkan efisiensi logistik hingga 40%. Bagi Tangsel, ini berarti transisi menuju precision collecting. Kita tidak bisa lagi mengandalkan ritase truk yang bergerak secara buta tanpa data; kita butuh platform digital yang mampu memetakan secara presisi dari mana sampah berasal, jenis materialnya, dan ke mana ia harus didistribusikan sebagai bahan baku industri.
Lompatan produktif yang harus diambil oleh Pemerintah Kota adalah melalui sistem Tokenisasi Sampah berbasis teknologi finansial. Pendekatan ini selaras dengan Theory of Nudge dari pemenang Nobel Ekonomi, Richard Thaler, yang menyarankan perubahan perilaku massa melalui insentif kecil yang konsisten dan mudah diakses. Masyarakat kelas menengah Tangsel yang didominasi pekerja sektor formal tidak akan tergerak hanya dengan imbauan moral atau poster "buanglah sampah pada tempatnya". Mereka membutuhkan tekanan sistemik yang menguntungkan saku mereka. Bayangkan jika setiap kilogram sampah organik atau plastik yang disetor ke tempat pengolahan terekam dalam blockchain dan dikonversi menjadi poin digital yang dapat memotong tagihan PBB atau saldo uang elektronik. Inilah esensi dari smart city yang sesungguhnya: teknologi yang mengubah perilaku.
Lebih jauh lagi, digitalisasi adalah kunci untuk menghidupkan kembali puluhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) di Tangsel yang saat ini banyak "mati suri". Banyak dari fasilitas ini hanya menjadi tempat transit sampah sementara sebelum diangkut ke TPA, bukan menjadi pusat pengolahan. Masalah utamanya adalah diskoneksi antara pasokan sampah warga dan permintaan industri daur ulang. Dengan platform ekonomi sirkular digital, TPS3R dapat berfungsi sebagai simpul logistik yang mempertemukan suplai material mentah dengan pabrik pengolah plastik atau kertas. Mengutip Brunner & Rechberger (2014) dalam Metabolic Anthroposphere, kota harus mulai memandang dirinya sebagai "tambang urban" (urban mining). Sampah Tangsel bukan limbah; ia adalah cadangan material berharga yang jika dikelola dengan data yang tepat, akan melahirkan lapangan kerja baru dan sektor ekonomi hijau yang mandiri.
Namun, visi ini mustahil terwujud jika ego sektoral dan mentalitas proyek masih mendominasi kebijakan anggaran. Pemkot Tangsel harus berani berhenti bertindak sebagai "tukang angkut sampah" dan mulai bertransformasi menjadi fasilitator ekosistem digital. Pengelola kawasan mandiri seperti BSD, Bintaro, dan Alam Sutera tidak boleh lagi dibiarkan "manja" dengan membuang beban residu ke sistem pemerintah tanpa tanggung jawab hulu yang jelas. Harus ada integrasi data antara pengelola swasta dan pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar di atas kertas laporan tahunan.
Tantangan ini dialamatkan langsung kepada para pemangku kebijakan di Balai Kota Tangerang Selatan. Sudah saatnya menghentikan rapat-rapat seremonial yang hanya menghasilkan solusi jangka pendek seperti "sewa lahan" di kota orang. Publik tidak butuh jargon smart city jika hidung mereka masih dipaksa menghirup bau kegagalan tata kelola sampah setiap pagi. Walikota dan jajarannya harus berani menukar anggaran sewa truk yang boros dengan investasi ekosistem digital sirkular yang transparan. Jika di tahun 2026 ini integrasi teknologi ke dalam setiap inci manajemen limbah masih gagal dilakukan, maka label "kota pintar" layak ditanggalkan. Karena pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan tidak akan diukur dari megahnya gedung yang diresmikan, melainkan dari keberanian mengelola residu konsumsi di halaman rumah sendiri secara mandiri dan bermartabat.
Sebagai penutup, tantangan bagi pemimpin Tangerang Selatan di tahun 2026 ini adalah membuktikan bahwa kemajuan kota ini bukan sekadar gimik pemasaran di brosur pengembang. Jika kita gagal melakukan revolusi digital dalam pengelolaan sampah sekarang, maka kebesaran Tangsel hanyalah sebuah ilusi yang sewaktu-waktu akan tenggelam di bawah tumpukan kegagalannya sendiri. Sudah saatnya kita menaikkan IQ pengelolaan sampah kita, agar selaras dengan kemewahan gedung-gedung yang kita banggakan.