TANGERANGNEWS.com-Setelah biaya pendidikan tingkat SMA digratiskan di Banten, kini jenjang Madrasah Aliyah (MA) Swasta segera menyusul.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mematangkan skema kebijakan program Sekolah Gratis tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi menegaskan pihaknya sedang mencari titik temu regulasi agar niat baik ini tidak terbentur aturan hukum.
Mengingat MA berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Pemprov Banten berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Pak Gubernur sangat memahami bahwa siswa MA adalah warga Banten. Kami berupaya mencari skema yang tepat dan aman secara regulasi,” ujar Deden usai Rapat Koordinasi di KP3B Curug, Kota Serang, Senin 2 Februari 2026.
Menurut Deden, program ini mengacu pada Pergub Nomor 15 Tahun 2025 yang sudah mulai menyentuh SMA/SMK Swasta kelas X pada tahun ajaran 2025–2026.
Pemprov Banten akan segera melakukan komunikasi intensif dengan pihak Kemenag untuk sinkronisasi data dan tata kelola teknis.
"Kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Banten," katanya.
Deden menambahkan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi yang kuat antara Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dengan data yang faktual dan aspirasi yang diserap langsung dari pengelola madrasah, diharapkan kebijakan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Sekolah Gratis bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, tapi bagaimana implementasinya berjalan baik dan benar-benar meringankan beban masyarakat," pungkasnya.