TANGERANGNEWS.com-Insiden kecelakaan yang berkali-kali terjadi hingga memakan korban jiwa di Jalan Raya Pasar Kemis mendapatkan sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten.
Sebab, kerusakan berupa lubang di sejumlah titik jalan disinyalir menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang berakhir mengenaskan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Banten Fadli Afriadi menegaskan pemerintah mempunyai tanggung jawab hukum untuk memfasilitasi infrastruktur jalan yang aman dan layak untuk digunakan masyarakat.
"Tanggung jawab itu berada pada pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat, sesuai dengan status jalan dan kewenangan pengelolaannya," tegasnya, Selasa 24 Februari 2026.
Menurut Fadli, kerusakan jalan yang mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil, meunculkan indikasi adanya maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Maladministrasi dapat muncul dalam bentuk kelalaian maupun pengabaian terhadap kewajiban hukum oleh penyelenggara negara.
“Jika memang ada kewajiban pemerintah untuk menjaga kondisi jalan tetap aman dan layak, namun kewajiban itu diabaikan hingga menimbulkan kerugian, maka ada potensi maladministrasi,” ujarnya.
Fadli menuturkan, curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem memang menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan jalan menjadi berlubang dikarenakan genangan air dan sistem drainase yang kurang maksimal.
"Meskipun begitu, pemerintah tidak dapat menjadikan faktor cuaca sebagai alasan dan mengesampingkan kewajiban dalam melakukan penanganan cepat," tukasnya.
Fadli menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan penanganan darurat guna mencegah bertambahnya korban.
Perbaikan sementara seperti penambalan dapat menjadi upaya jangka pendek selama musim hujan masih berlangsung.
“Yang utama adalah keselamatan masyarakat. Lubang yang berpotensi membahayakan harus segera ditutup, terlebih pada titik yang sudah menelan korban jiwa, itu harus diprioritaskan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadli meminta pemerintah tidak hanya melakukan tambal sulam saja. Pemerintah daerah dianggap perlu menyusun strategi jangka panjang, termasuk opsi perbaikan secara menyeluruh serta penataan sistem drainase, agar kerusakan tidak terus terulang.