TANGERANGNEWS.com- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 guna mengantisipasi lonjakan kendaraan pada arus mudik dan balik Lebaran.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, skema manajemen lalu lintas akan diterapkan di sejumlah ruas tol dan titik rawan kepadatan.
“Nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan manajemen rekayasa arus lalin di jalur tol antara lain nanti berupa ganjil genap akan juga dilaksanakan, kemudian one way, contraflow, delaying system, juga ada buffer zone di pelabuhan," kata Dedi dikutip dari Kompas, Selasa, 3 Maret 2026.
Selain rekayasa lalu lintas, Polri juga menyiagakan tim quick response untuk menangani situasi kontigensi yang berpotensi mengganggu kelancaran arus mudik.
Dedi menyampaikan, Operasi Ketupat 2026 akan digelar selama 13 hari, mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan 161.243 personel gabungan.
Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.
"Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 juta orang atau 1,75 persen. Ya, dibandingkan tahun 2025 yang lalu, dari hasil survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 146,4 juta orang," jelasnya.
Meski secara survei terjadi penurunan, Polri tetap mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah kendaraan di lapangan, terlebih periode mudik tahun ini beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi.
Adapun puncak arus mudik diprediksi terbagi dalam dua gelombang, yakni pada 14–15 Maret 2026 dan 18–19 Maret 2026.
Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 25–26 Maret 2026 dan 28–29 Maret 2026.
Untuk mendukung pengamanan, Polri menyiagakan 2.746 posko yang terdiri atas 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu.
Posko tersebut akan mengamankan 185.608 objek, termasuk tempat ibadah, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga objek wisata.
Tak hanya itu, Polri juga menyediakan layanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian setempat bagi masyarakat yang akan mudik.
"Polri juga memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian setempat bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan mudik," katanya.
Selain itu, layanan hotline 110 dioptimalkan sebagai saluran pengaduan, laporan tanggap darurat, serta kebutuhan masyarakat selama periode mudik Lebaran.
"Selain itu Polri mengoptimalkan layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan, laporan tanggap darurat, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian," tambah Dedi.