TANGERANGNEWS.com-Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Selain aspek kebersihan, kini setiap unit SPPG diwajibkan memiliki tiga akun media sosial sebagai sarana transparansi dan komunikasi langsung dengan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya saat membuka Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang digelar tanggal 7–8 Maret 2026.
Sony menegaskan media sosial tersebut harus memuat informasi detail setiap harinya, mulai dari jenis menu, kandungan gizi, hingga rincian harga satuan bahan makanan.
"Jadi SPPG wajib menginformasikan hari ini menunya apa, kandungan, gizinya termasuk harganya berapa. Misalkan hari ini nasi, kemudian ayam teriyaki, lalu steam wortel dan buncis, buahnya pisang, nah Itu harus ada harganya," tegasnya, Sabtu 7 Maret 2026.
Sony meminta masyarakat untuk memonitor apakah harga menu SPPG tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. “Misalkan pisang, pisang itu berapa? Misalkan Rp1.500 satu biji pisang ya, satu putih,” lanjut Sony.
Jika di lapangan menemukan yang tidak sesuai, masyarakat diharapkan langsung protes ke media sosial yang dimiliki SPPG tersebut. Atau bisa juga menghubungi hotline di 127 atau ada juga nomer WhattsApp dan telepon.
Sanksi Suspend Jika 30 Hari Tidak Urus Sertifikat
Dalam kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari 8 wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) ini, BGN juga memberikan peringatan keras terkait standar kesehatan.
Seluruh mitra SPPG diwajibkan mengurus SLHS maksimal 30 hari sejak mulai beroperasi.
"Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG tersebut," ujar Sony.
Langkah tegas ini bukan sekadar gertakan. Hingga saat ini, BGN telah menginspeksi 25.061 unit SPPG. Hasilnya, beberapa unit langsung diberikan Surat Peringatan (SP), bahkan ada yang langsung ditutup permanen karena fasilitas sanitasi yang tidak layak, seperti sistem pembuangan limbah (IPAL) yang hanya berupa septic tank atau sirkulasi udara yang buruk.
Perkuat Kapasitas Penjamah Makanan
Sony menjelaskan kegiatan Bimtek yang berlangsung pada 7-8 Maret 2026 ini bertujuan melatih para juru masak, pengawas gizi, dan kepala SPPG agar memahami enam prinsip higiene sanitasi makanan.
Program MBG saat ini telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, yang ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia, sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.
"Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga," katanya.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran menambahkan bahwa kualitas makanan tidak hanya bergantung pada bahan baku, tetapi juga cara pengolahan dan penyajian.
"Percepatan SLHS adalah bentuk pertanggungjawaban kita untuk menyediakan makanan yang aman dan higienis bagi generasi bangsa," pungkas Suardi.
Melalui digitalisasi pengawasan lewat media sosial dan sertifikasi ketat, pemerintah berharap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan memenuhi standar kesehatan nasional.
Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah KPPG yaitu KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.
Di Tangerang kegiatan berlangsung di Swiss-Bell Hotel Serpong, Kota Tangsel, yang diikuti empat rastusan peserta dari perwakilan SPPG, relawan, mintra/yayasan yang terlibat aktif dalam penyaluran program MBG untuk melakukan sertifikasi SPPG.