Oleh: Khikmawanto, Dosen di Universitas Yuppentek Indonesia, Pegiat Literasi Politik dan Juga Penulis Buku The Governance Game.
TANGERANGNEWS.com-Selamat datang di era "Ekonomi Gaib" Indonesia. Sebuah fase ajaib di mana pemerintah pusat sibuk berpidato tentang Artificial Intelligence, Smart City, hingga Transformasi Digital 4.0, namun di lapangan, kita masih memiliki aparat penegak hukum dengan "sistem operasi" mental peninggalan zaman batu.
Baru-baru ini, di sebuah ruang sidang di Kabupaten Karo, akal sehat kolektif kita baru saja dieksekusi tanpa ampun. Seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan wajah serius—dan mungkin tanpa beban dosa—menggugat sebuah realitas ekonomi modern dengan pertanyaan retoris yang bikin dahi berkerut: "Masa ide kreatif dan proses editing video minta dibayar? Itu kan seharusnya gratis!".
Ini bukan sekadar dakwaan hukum; ini adalah pertunjukan komedi tunggal (stand-up comedy) paling gelap tahun ini. Sepertinya, dalam kurikulum pendidikan tinggi yang ditempuh sang penegak hukum, terdapat bab khusus yang mengajarkan bahwa kreativitas muncul dari jin penunggu kamera, dan proses editing hanyalah ritual menekan tombol "Simsalabim" yang dikerjakan oleh kurcaci digital secara sukarela. Tragedi di Karo ini adalah potret nyata dari "stunting intelektual" di birokrasi kita—sebuah kondisi di mana gelar akademik berderet di depan nama, namun gagal memahami bagaimana nilai ekonomi diciptakan di abad ke-21.
Jika kita mengikuti retorika para pejabat tinggi belakangan ini tentang urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan IQ dan mencegah hambatan pertumbuhan berpikir, maka kasus di Karo ini adalah bukti empiris yang tak terbantahkan. Barangkali, sasaran program MBG perlu segera diperluas jangkauannya: bukan hanya untuk anak sekolah atau ibu hamil, tapi juga untuk meja-meja birokrasi dan ruang sidang.
Sebab, pernyataan bahwa "ide itu gratis" adalah indikasi nyata dari rendahnya asupan "protein nalar" dalam sistem pendidikan kita. Selama puluhan tahun, sarjana kita mungkin terlalu banyak mengonsumsi "karbohidrat administratif" berupa hafalan pasal dan Standar Biaya Umum (SBU) yang kaku, tanpa diimbangi nutrisi berpikir kritis. Hasilnya? Kita memanen generasi penegak hukum yang pandai membaca angka di atas kertas, tapi "buta warna" terhadap nilai sebuah gagasan. Mereka memahami biaya fisik seperti semen, kertas, dan tinta, tapi gagal total mencerna apa itu aset tak berwujud (intangible assets). Bagi logika birokrasi yang "stunting" ini, bekerja itu harus terlihat berkeringat secara fisik. Mengangkat semen itu profesi, memanggul beras itu kerja. Tapi memeras otak untuk merangkai narasi visual? Ah, itu dianggap cuma duduk-duduk lucu di depan layar komputer sambil menyeruput kopi. Gratis, dong!
Skizofrenia Akademik
Ironisme ini terasa semakin getir jika kita menengok apa yang terjadi di dunia pendidikan kita. Negara melalui ribuan kampus—baik negeri maupun swasta—berlomba-lomba membuka program studi kreatif seperti Desain Komunikasi Visual (DKV), Film, hingga Animasi. Mahasiswa dipaksa membayar uang kuliah yang tidak murah, begadang berbulan-bulan mempelajari perangkat lunak berlisensi yang harganya selangit, hingga mendalami struktur narasi yang kompleks. Negara melalui kementerian terkait memberikan akreditasi mentereng, yang artinya negara secara resmi mengakui bahwa editing adalah cabang ilmu pengetahuan yang valid dan bernilai.
Namun, di ujung jalan, ketika lulusan ini terjun ke industri, mereka justru berhadapan dengan aparat negara yang sama yang mendevaluasi keahlian mereka menjadi nol rupiah. Ini adalah skizofrenia institusional yang akut. Di satu sisi, kampus memoles mahasiswa agar menjadi tenaga ahli digital yang kompetitif. Di sisi lain, ruang sidang menyiapkan sel penjara bagi mereka yang berani memasang tarif atas kreativitasnya karena dianggap melakukan "mark-up" terhadap standar harga tukang gali sumur. Kita seolah sedang mencetak ribuan ahli yang di masa depan terancam dipidana hanya karena mereka meminta bayaran atas apa yang mereka pelajari dengan susah payah di bangku kuliah.
Kriminalisasi Kemajuan di Tangan Birokrasi Fosil
Logika "ide itu nol rupiah" ini bukan hanya menggelikan, tapi sangat berbahaya karena menjadi preseden buruk bagi masa depan ekonomi kreatif. Jika setiap selisih harga antara realitas pasar dan standar administratif yang kaku langsung dicap sebagai korupsi, maka setiap profesional kreatif—arsitek, konsultan, desainer, hingga pengembang perangkat lunak—sedang berjalan di atas tali tipis menuju jeruji besi. Bagaimana mungkin kita bermimpi menjadi pusat ekonomi digital dunia jika penegak hukumnya masih memiliki mentalitas industrialisme abad ke-19 yang menganggap pekerjaan otak sebagai "sedekah jariyah"?
Kita ingin melompat ke industri 4.0, tapi otak penegak hukumnya masih menggunakan sistem operasi manual yang sering hang jika bertemu dengan istilah "hak kekayaan intelektual". Kasus videografer di Karo bukan sekadar masalah kerugian negara versi jaksa; ini adalah bentuk vandalisme hukum terhadap profesi kreatif. Ini adalah sinyal kepada para pemuda berbakat: "Jangan jadi kreatif, jadilah tukang stempel administratif agar aman dari dakwaan!"
Tragedi di Karo adalah alarm keras bagi dunia pendidikan dan penegakan hukum kita. Ijazah tinggi tidak otomatis memberikan kewarasan jika sistem pendidikan hanya mengajarkan cara patuh pada prosedur tanpa memahami substansi. Kita tidak sedang kekurangan sarjana hukum; kita sedang krisis manusia yang mampu berpikir melampaui tumpukan laporan map cokelat yang berdebu.
Saatnya kita berhenti sekadar mencetak "tukang stempel" administratif yang hanya pandai menghitung batu bata tapi gagal menghargai karya. Jika kita ingin bangsa ini benar-benar cerdas dan melompat maju, mulailah dengan memastikan bahwa mereka yang duduk di meja hijau memiliki cukup "gizi logika" untuk membedakan mana prosedur administratif dan mana keadilan substantif. Tanpa kemampuan analitis, hukum hanya akan menjadi alat untuk menghukum kemajuan. Dan jika itu terjadi, maka program MBG tercanggih sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan nalar bangsa ini dari kematian di tangan birokrasi yang alergi terhadap kecerdasan.