TANGERANGNEWS.com- Pemerintah Provinsi Banten mulai mengkaji rencana penyediaan bus antar-jemput bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten.
Skema ini disiapkan sebagai salah satu upaya penghematan energi, setelah imbauan penggunaan kendaraan umum dinilai belum berjalan efektif.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana mengatakan, penggunaan transportasi umum oleh ASN selama ini masih menghadapi kendala, terutama karena trayek angkutan yang belum sepenuhnya menjangkau Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Menurut Ai, kondisi itu membuat opsi penyediaan bus antar-jemput khusus bagi ASN mulai dibicarakan di internal pemerintah daerah.
Bahkan, komunikasi awal dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten disebut sudah dilakukan untuk menyiapkan kemungkinan jika kebijakan tersebut mendapat persetujuan pimpinan.
"Kemarin juga sempat komunikasi sama dishub menyiapkan bus itu, mungkin kalau diamini (disetujui) sama pimpinan kita, kelihatannya bagus (dijalankan)," kata Ai dikutip dari Kompas.tv, Rabu, 8 April 2026.
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah menyiapkan gambaran awal terkait rute penjemputan dan pengantaran yang akan dilalui bus apabila program itu benar-benar direalisasikan.
Beberapa titik yang masuk dalam skema awal berada di wilayah Kota Serang, mulai dari Cinanggung, Ciceri, Kebon Jahe, Kepandean, hingga menuju KP3B.
Menurut Ai, keberadaan bus antar-jemput ASN tidak hanya diarahkan untuk mendukung efisiensi penggunaan energi, tetapi juga dinilai dapat memberi dampak positif bagi kebiasaan pegawai, termasuk mendorong aktivitas fisik yang lebih baik.
"Bagus sih sebetulnya, tidak menutup kemungkinan membuat sehat badan kita supaya banyak jalan," ujarnya.
Meski demikian, rencana tersebut hingga kini masih menunggu keputusan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo menegaskan, realisasi penyediaan bus untuk ASN sepenuhnya bergantung pada kebijakan gubernur, termasuk soal alokasi anggaran operasional yang akan digunakan.
"Saya mah tergantung perintah pimpinan saja, kan itu kebijakan pimpinan," ucap Tri.
Tri juga mengakui pembahasan mengenai penyediaan bus bagi ASN Pemprov Banten saat ini masih berada pada tahap awal.
Menurutnya, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait aspek teknis maupun mekanisme pelaksanaan secara rinci.
"Belum dibahas lebih jauh seperti perhitungan anggaran secara rinci. Karena aspek yang perlu dipastikan itu adalah sumber pembiayaan operasional, termasuk nanti bahan bakar minyaknya," tandas Tri.