TANGERANGNEWS.com-Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tangerang saat ini tengah memasuki tahap pelengkapan berkas administrasi dan pemantapan perencanaan.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan ketelitian dalam proses surat-menyurat menjadi prioritas utama sebelum konstruksi fisik dimulai.
"Untuk di Kota Tangerang itu nanti jadi sekolah permanen. Jadi belum dibangun masih perencanaan, kita masih tuntaskan surat menyuratnya dulu, administrasinya kita bereskan," ujar Gus Ipul usai membuka Pelatihan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Rakyat di Novotel BSD, Tangerang, Rabu 15 April 2026.
Adapun dalam proyek ini, Kementerian Sosial hanya fokus pada tata kelola dan administrasi. Sementara eksekusi pembangunan fisik diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Untuk pembangunan nanti dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian PU, kita serahkan ke ahlinya. Kemensos hanya memastikan proses administrasinya saja," tambah Gus Ipul.
Peringatan Keras Soal Siswa Titipan
Sementara itu, menjelang penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026, Gus Ipul mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh pihak agar tidak main mata dalam proses seleksi.
Ia menegaskan bahwa sekolah ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, agar terhindar dari risiko putus sekolah.
Karena itu, Gus Ipul mewanti-wanti agar tidak ada praktik curang dalam penyaringan calon siswa, termasuk adanya titipan dari pihak-pihak tertentu yang secara ekonomi tidak masuk kriteria.
"Saya minta semua taat prosedur. Tidak ada titipan, tidak ada yang menyimpang, apalagi suap-menyuap. Jangan coba-coba memasukkan keluarga yang tidak memenuhi kriteria. Pasti ketahuan," tegas Gus Ipul.
Dalam pernyataannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran, mulai dari pendamping Kementerian Sosial hingga Dinas Sosial di daerah, untuk menjaga integritas seleksi.
Tidak Ada Pendaftaran
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah penjangkauan atau jemput bola berbasis data.
Dalam sistem ini, calon siswa didata terlebih dahulu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemudian, tim gabungan yang terdiri dari pendamping Kemensos, Dinas Sosial setempat, hingga BPS akan mendatangi langsung rumah calon siswa untuk memvalidasi kelayakan mereka.
"Jadi tidak ada pendaftaran atau tes masuk akademik, karena fokus utama adalah membantu anak-anak yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi. Sekolah ini sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya apa pun," jelas Gus Ipul.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti sebelumnya menuturkan telah menindaklanjuti usulan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di salah satu lahan milik Kementerian Hukum (Kemenkum) di Kota Tangerang.
Berdasarkan rapat koordinasi terakhir, usulan rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan direalisasikan di aset Kemenkum seluas 6,3 hektare yang berlokasi di Jalan Lapas Pemuda, tepatnya di samping Balekota Mall.
"Kami telah melakukan koordinasi dengan Kemenkum, Kemensos, dan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang," ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Tangerang sangat mendukung penuh serta sudah masuk dalam proses menyiapkan kebutuhan administrasi terutama mengenai aset dan sertifikasi lahan yang dipilih. Supaya bisa memenuhi readiness criteria pembangunan yang diperlukan,” ujar Yeti.