TANGERANGNEWS.com- Pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang terus berjalan, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di lapangan.
Pasalnya, keluhan soal kemacetan, jalan rusak, hingga banjir masih kerap bermunculan di tengah masyarakat.
Catatan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2025. Dokumen itu ditandatangani Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, pada 28 April 2026.
Salah satunya ialah perencanaan pembangunan yang dinilai belum menyentuh titik krusial, khususnya dalam mengurai kemacetan. DPRD meminta agar kajian pembangunan tidak hanya terfokus pada satu lokasi.
“DPUPR direkomendasikan untuk memperluas kajian pembangunan flyover agar tidak hanya terfokus pada Simpang Jalan Jenderal Sudirman, tetapi juga memprioritaskan perlintasan sebidang rel kereta api di Jalan Maulana Hasanuddin,” demikian tertulis dalam rekomendasi tersebut.
Selain perencanaan, aspek pelaksanaan proyek juga dinilai berisiko. DPRD menyoroti kebiasaan menjalankan proyek besar pada akhir tahun anggaran yang berpotensi mengganggu kualitas pengerjaan.
“DPUPR perlu membatasi proyek fisik skala besar pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk menghindari risiko kegagalan eksekusi akibat keterbatasan waktu lelang,” tulis DPRD.
Di sisi lain, kualitas infrastruktur jalan turut menjadi perhatian. Warga masih menemukan kondisi jalan yang cepat rusak, sehingga berdampak pada biaya perawatan yang harus ditanggung.
“Perlu dilakukan audit berkala terhadap kualitas jalan, termasuk kesesuaian spesifikasi material aspal dan beton,” sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut.
Masalah banjir juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Infrastruktur pengendalian dinilai belum bekerja optimal di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan di berbagai wilayah.
“Diperlukan pembentukan Satgas Drainase untuk memastikan sistem pengendalian banjir berjalan efektif,” tulis DPRD.
Berbagai temuan itu menunjukkan pembangunan yang berjalan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Jika tidak dibenahi, proyek yang ada dikhawatirkan hanya berjalan tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.