TANGERANGNEWS.com-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih bersama ormas Pemuda Pancasila (PP) menggagas program bangun kandang ayam di tiap desa sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu dicetuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Merah Putih yang digelar di Hotel Aston, Kota Serang, Rabu 10 Juni 2026.
Program tersebut disambut baik oleh Gubernur Banten Andra Soni. Menurutnya, pembangunan kandang ayam setiap desa, termasuk juga program digitalisasi desa, menjadi langkah nyata dalam mengimplentasikan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun perekonomian kuat yang dimulai dari desa.
“Saya yakin program-program itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dari desa,” ujar Andra Soni saat membuka rakernas tersebut.
Menurutnya Andra Soni, Pemprov Banten juga mempunyai komitmen yang sama dalam melaksanakan pembangunan dari desa, seperti melakukan penataan jalur irigasi dalam menjaga ketahanan pangan.
"Hasilnya, alhamdulillah produksi pertanian kita cukup baik,” katanya.
Sudah Berjalan di Pandeglang
Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Arifin Muba, memaparkan bahwa program satu desa satu kandang ayam sudah mulai berjalan secara riil di lapangan.
Saat ini, proyek percontohan perdana telah sukses beroperasi di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten dengan pengelolaan langsung di bawah pengawasan APDESI Merah Putih.
Melihat keberhasilan tersebut, proyek serupa kini tengah digarap secara masif di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang.
Proyek di Kabupaten Serang ini bahkan direncanakan akan diluncurkan dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian ATR/BPN terkait rencana itu. Kami meyakini, dengan program itu ekonomi kerakyatan akan tumbuh,” tegas Johan Arifin.
Selain pembangunan kandang ayam, organisasi ini akan membangun koperasi di setiap Kabupaten dengan rincian satu desa dua koperasi dan satu kelurahan lima koperasi, tanpa menggunakan APBD maupun APBN
Johan juga membeberkan beberapa rekomendasi utama dalam rakernas yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk bisa ditindaklanjuti seperti pemberian lahan HGU kepada masing-masing Pemdes baik melalui BUMDes maupun koperasinya.
Termasuk juga program cetak sawah yang harus langsung diberikan kepada Pemdes, bukan kelompok-kelompok.
“Dengan begitu kemandirian fiskal desa bisa berjalan dengan baik,” paparnya.
Ketua Apdesi Merah Putih Anwar Sadat berharap di tengah kondisi realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah, program yang digagas oleh dewan pakar diharapkan mampu meningkatkan kemandirian seluruh desa dengan membangun kerangka ekonomi dari desa.
“Harapannya Pemdes yang jumlahnya mencapai 75.265 di 37 provinsi itu bisa mendominasi perekonomian nasional. Maka dari itu desa tidak boleh dihilangkan kedaulatan dan perannya, karena yang bisa merepresentasikan kemajuan bangsa adalah desa,” jelasnya.