Oleh: Khikmawanto, Dosen di Universitas Yuppentek Indonesia, Pegiat Literasi Politik dan Penulis Buku The Governance Game
TANGERANGNEW.com-Sebuah resep kebijakan berselera tinggi sedang digodok perlahan di dapur legislatif kita melalui draf Rancangan Undang Undang Guru dan Dosen. Para perumus kebijakan dengan visi menembus galaksi bimasakti menggagas kewajiban suci bagi seluruh dosen perguruan tinggi untuk memiliki kualifikasi akademik sekurang kurangnya strata tiga. Ini jelas sebuah lompatan peradaban yang patut kita rayakan dengan potong tumpeng raksasa. Kita bisa mulai berkhayal kampus kampus di tanah air sebentar lagi dipenuhi para dewa ilmu yang pikiran cemerlangnya mampu memecahkan segala kerumitan tata surya hanya dengan berdehem.
Tentu saja tingginya kualifikasi pendidikan ini diasumsikan berbanding lurus dengan guyuran kemewahan yang diterima para pahlawan akademik tersebut. Laporan Serikat Pekerja Kampus dengan sangat romantisnya mengungkap fakta bahwa mayoritas dosen di perguruan tinggi swasta masih rela menerima upah di bawah tiga juta rupiah per bulan. Angka ini bahkan sukses membuat standar upah minimum buruh pabrik terlihat seperti gaji eksekutif perusahaan multinasional. Dalam kacamata teori alienasi Karl Marx kondisi ini mungkin sebuah pembaruan mutakhir. Kaum intelektual dipaksa memproduksi pengetahuan tingkat tinggi namun nilai ekonomis dari kerja keras tersebut dirampas secara legal oleh struktur yang pelitnya mengalahkan paman Gober. Tapi tidak mengapa sebab kebanggaan intelektual diyakini mengandung kalori dan nutrisi gaib yang mampu menambal perut keroncongan melunasi tagihan rumah atau membayar uang sekolah anak. Sungguh sebuah desain kesejahteraan yang sukses menguji batas batas kesucian dan keikhlasan umat manusia.
Sungguh sebuah komedi satir yang dikemas sangat rapi dengan pita penderitaan estetik. Kita menuntut para pendidik menguasai metodologi riset paling njelimet dan mempublikasikan temuan di jurnal internasional bereputasi tinggi yang biaya publikasinya bisa setara harga motor bekas. Mereka diwajibkan menjadi mata air kebijaksanaan yang pantang mengering walau sedetik. Namun di alam semesta yang sama para pengambil keputusan strategis yang nasib jutaan rakyat bergantung pada goresan tanda tangannya justru diberikan diskon syarat pendidikan yang amat memanjakan. Ini adalah paradoks paling menakjubkan abad ini di mana para pemikir dihargai sekadar uang bensin sementara juragan kebijakan dibiarkan melenggang ke pucuk pimpinan tanpa perlu repot repot melewati seleksi akademis yang berisiko membuat rambut rontok.
Gelar akademik memang tidak mutlak menjamin seseorang pandai berpikir atau otomatis sukses memimpin sebuah institusi besar. Namun setidaknya melalui kawah candradimuka pendidikan tinggi seseorang dilatih secara metodologis untuk berpikir kritis analitis dan memahami rentetan persoalan tanpa harus kesurupan. Sosiolog Max Weber melalui teorinya tentang birokrasi pernah bermimpi bahwa negara modern mensyaratkan birokrasi yang rasional dan dikelola oleh ahli berkualifikasi teknis. Sayangnya Weber kurang main jauh ke negara kita. Sistem demokrasi kita memiliki cara pandang yang jauh lebih jenaka dalam menjunjung tinggi inklusivitas politik. Atas nama kesetaraan hak siapa saja berhak menjadi pejabat publik atau anggota legislatif cukup dengan modal selembar ijazah sekolah menengah atas. Selama figur tersebut punya pesona sejuta umat jago joget di depan kamera dan lihai membuai massa di panggung kampanye maka kursi empuk jabatan strategis negara bisa diraih semudah memesan kopi susu di warung.
Logika struktural semacam ini jelas membuat menangis para filsuf politik klasik manapun jika mereka bangkit dari kubur. Distribusi beban kognitif di republik tercinta ini sungguh dirancang dengan tingkat kejeniusan di luar akal sehat. Mereka yang sekadar bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan diwajibkan belajar sampai asam lambung naik menyusun disertasi tebal sementara mereka yang memegang palu kekuasaan cukup bermodalkan ijazah tingkat menengah. Dampaknya tentu sangat spektakuler dan menghibur bagi jalannya negara. Ketika fondasi nalar tidak pernah dijadikan syarat utama masuk akal jika hasil kebijakannya pun selalu tampil mengejutkan layaknya prank. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan publik yang mempertaruhkan jutaan nyawa bisa dirumuskan dengan nalar yang tajam dan terukur jika perumusnya sendiri lebih sering mengandalkan wangsit daripada fondasi berpikir yang memadai.
Ketimpangan kocak ini semakin binal ketika kita menikmati sinetron birokrasi di mana banyak pejabat publik menduduki portofolio jabatan yang sama sekali tidak nyambung dengan riwayat pendidikannya. Keputusan krusial mengenai triliunan rupiah alokasi anggaran atau desain tata ruang wilayah pasrah dikendalikan oleh figur yang mungkin akan minta dikerok punggungnya jika disuruh membedah data statistik yang rumit. Pejabat publik masa kini justru lebih meresapi peran yang disebut Jean Baudrillard sebagai simulakra yakni sebuah realitas halusinasi di mana citra dan tontonan jauh lebih dipuja daripada substansi. Mereka sangat sibuk menjalankan fungsi amat penting seperti memotong pita tersenyum saat meresmikan gedung dan merilis video pendek yang estetik. Sementara itu mesin birokrasi dipaksa berjalan sempoyongan tanpa panduan filosofis yang jelas sehingga negara kita lebih sering merespons krisis dengan kebijakan tambal sulam yang panik layaknya pemadam kebakaran yang kehabisan air.
Kondisi yang bikin geleng geleng kepala ini memunculkan pertanyaan filosofis yang cukup menampar nalar sehat. Jika karpet merah menuju puncak kekuasaan bisa dilewati murni melalui jalur popularitas dan pesona semata lalu untuk apa generasi muda membuang waktu uang dan air mata melangkah ke perguruan tinggi. Jawabannya sesungguhnya bersembunyi pada pergeseran ruang kekuasaan yang saat ini terjadi diam diam di balik layar pemerintahan kita yang semakin terdigitalisasi. Sistem teknokrasi masa depan yang bertumpu pada integrasi mahadata mustahil bisa disetir oleh elit politik populis yang masih mengetik dengan sebelas jari dan minim literasi struktural. Sementara para elit sibuk dadah dadah di depan kamera rumusan tata kelola penentu arah kebijakan yang sesungguhnya sedang diracik dalam keheningan total oleh para teknokrat dan akademisi berotak tajam di ruang tertutup.
Kehadiran mahasiswa di program studi ilmu pemerintahan dan ilmu politik bukan lagi sekadar ikut ikutan antre berdesakan berebut jatah kursi jabatan publik yang kini terasa semakin seperti panggung lawak. Pendidikan tinggi harus dimaknai ulang dengan meminjam kacamata pedagogi kritis Paulo Freire yakni sebagai instrumen perlawanan intelektual terhadap wabah kedangkalan berpikir massal. Mahasiswa sedang dipersiapkan untuk menjadi penjaga gawang akal sehat institusi negara. Jika elit politik berijazah menengah tidak memiliki ruang penyimpan memori di otaknya untuk memahami tata kelola birokrasi digital yang ruwet maka kemudi negara ini sepenuhnya jatuh berpasrah pada kepakaran para pemikir kritis yang bekerja keras memeras keringat di balik layar. Merekalah yang sesungguhnya bertugas memastikan nilai kemanusiaan tidak ikut mati tergilas oleh syahwat pragmatisme kekuasaan belaka.
Menjadikan dosen sebagai tumbal akademik bergelar doktor dengan kompensasi upah setara uang jajan anak sekolah dasar bukan lagi sekadar ironi murahan melainkan atraksi komedi paling telanjang dari negara terhadap nalar peradaban itu sendiri. Biarkan saja para elit politik berijazah menengah itu mabuk kepayang oleh kekuasaan dan terus merayakan kedangkalan logikanya di atas panggung etalase demokrasi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kecongkakan tersebut perlahan sedang menggali liang lahad yang sangat dalam bagi masa jabatan mereka sendiri. Dari balik ruang kelas yang plafonnya bocor dan slip gaji yang rajin menghina martabat para pendidik sesungguhnya sedang menetaskan barisan algojo intelektual masa depan. Ketika tata kelola republik ini kelak sepenuhnya digerakkan oleh mesin pintar dan mahadata raksasa para politisi populis itu hanya akan tereduksi menjadi pajangan usang tanpa tuas kendali yang riil. Di titik kritis pementasan itulah kaum pemikir yang selama ini dipinggirkan kehormatannya akan bangkit merampas kemudi negara secara mutlak sekaligus menelanjangi sisa sisa puing kekuasaan yang selama ini nyaman dibangun di atas pilar kebodohan massal.