TangerangNews.com

Purbaya Naikan Anggaran TKD 2027 Jadi Rp735 Triliun, Fokus ke Daerah dengan PAD Rendah 

Fahrul Dwi Putra | Senin, 17 Agustus 2026 | 20:53 | Dibaca : 97


Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (@TangerangNews / Istimewa)


TANGERANGNEWS.com- Pemerintah merancang anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook TKD 2026 yang tercatat Rp696,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan anggaran tersebut menjadi bagian dari rancangan kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun depan. 

Anggaran TKD itu belum termasuk dana yang dialokasikan untuk kebutuhan rekonstruksi.

"Pada 2027 (anggaran TKD) direncanakan sebesar Rp 735 triliun atau meningkat 55 persen dibanding dengan outlook 2026 sebesar Rp 696,9 triliun. Ini di luar dana rekonstruksi," ujar Purbaya dikutip dari Detikcom, Senin 17 Agustus 2026.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap kondisi keuangan daerah secara berkala. 

Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat kebutuhan fiskal masing-masing daerah selama pelaksanaan anggaran.

"Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kita tambah, kita tambah seperti kemarin," jelas ia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut besaran TKD 2027 masih akan menunggu perhitungan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan. 

Angka tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam memberikan masukan kepada daerah.

"Transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan kalau sekarang di angka Rp 725 triliun, kita akan lihat nanti," ujar Tito.

Menurut Tito, perhatian pemerintah perlu diberikan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas akibat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Selain itu, daerah yang mengalami bencana juga masuk dalam prioritas penerima dukungan fiskal tambahan.

"Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas. Kedua adalah daerah bencana," pungkasnya.