TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid secara blak-blakan menyoroti masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka kepada pemerintah daerah.
Hal itu dikatakannya saat mendampingi kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Rabu 26 Agustus 2026
Menurut Maesyal, persoalan utama dari pengelolaan CSR saat ini bukanlah pada jumlah atau ketersediaan dana, melainkan pada lemahnya koordinasi dan kewajiban pelaporan dari pihak korporasi.
Akibat minimnya laporan tersebut, program yang digulirkan perusahaan seringkali kurang terdata dengan baik oleh pemerintah daerah.
“Bukan kurang. Masih banyak yang tidak melaporkan kepada kita, ada program apa saja. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya CSR,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang menilai, program CSR seharusnya diarahkan agar lebih produktif, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat sekitar kawasan industri.
Agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara optimal, koordinasi dan transparansi pelaporan kepada pemda menjadi sebuah keharusan.
Sebagai solusi, Pemkab Tangerang berencana mendorong penguatan peran Forum CSR sebagai wadah resmi koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Perusahaan juga diminta aktif berdialog dengan pemerintah daerah agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekitar.
"Melalui forum ini, diharapkan seluruh program sosial korporasi dapat tercatat, terkoordinasi dengan baik, dan dipublikasikan secara transparan," kata Maesyal
Masukan dari kunjungan Komisi VII DPR RI juga diharapkan melahirkan payung hukum yang lebih tegas guna mengatur aktivitas industri, termasuk kepatuhan sosial korporasi.
Selain menyoroti transparansi CSR, dialog antara Komisi VII DPR RI dan Pemkab Tangerang juga membahas aspek keamanan dan kondusivitas kawasan.
Bupati memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan terkait praktik premanisme di Kawasan Industri Cikupa Mas, meski pemantauan ketat akan terus dilakukan bersama aparat terkait.
Usai berdialog dan menyerap aspirasi para pelaku usaha, Bupati Tangerang bersama rombongan Komisi VII DPR RI melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung aktivitas produksi salah satu pabrik pembuat busa (foam), bahan utama kasur dan furnitur, yang berada di dalam kawasan tersebut.