TANGERANGNEWS.com-Gubernur Banten Andra Soni menargetkan alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) akan mengalami peningkatan pada tahun 2027 mendatang, sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan langsung Andra Soni saat menyerahkan bansos Jaminan Sosial Keluarga Tahap I Tahun 2026 secara simbolis di Aula Kantor Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Jumat 30 Oktober 2026.
Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,15 miliar untuk 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota.
Setiap keluarga memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp500.000.
"Insyaallah, kita punya target untuk menambah anggaran bansos pada 2027. Mohon doanya agar kami mampu mengurus masyarakat yang membutuhkan, yang insyaallah bermanfaat di dunia dan akhirat," ujar Andra Soni.
Pada tahap pertama ini, bantuan disalurkan kepada 7.258 KPM di Banten, termasuk 140 KPM di Kota Tangsel.
Adapun penyaluran tahap kedua bagi 9.053 KPM dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Bantuan disalurkan secara transparan langsung melalui transfer rekening Bank Banten tanpa perantara.
Andra Soni mewanti-wanti agar dana yang disalurkan diterima utuh tanpa adanya pemotongan atau pungutan liar.
"Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun. Apabila ada pihak yang meminta potongan atau imbalan, segera laporkan kepada petugas Dinas Sosial atau aparat setempat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman menyampaikan bahwa selain jaminan sosial keluarga, Pemprov Banten juga menyalurkan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp1,25 miliar untuk 500 penerima.
"Jadi Setiap penerima mendapat Rp2,5 juta," katanya.
Bantuan juga menyasar anak telantar, penyandang disabilitas, serta lansia dengan kuota masing-masing 600 penerima.
"Langkah intervensi jaring pengaman sosial ini juga dipadukan dengan program lintas sektor seperti penyaluran pangan gratis, sekolah gratis di swasta, bedah rumah (RTLH), dan penyediaan sarana air bersih," jelas Lukman
Lukman mengklaim strategi mampu menekan tingkat kemiskinan Provinsi Banten, dimana ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2026 berhasil ditekan hingga ke angka 5,38 persen.
"Angka ini jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 8,07 persen," terangnya.
Capaian ini menjadi dorongan bagi Pemprov Banten untuk terus mewujudkan visi "Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi".