TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 200 pedagang di Pasar Tradisional Kronjo, Kabupaten Tangerang mengalami gulung tikar buntut proyek revitalisasi yang mangkrak.
Kondisi tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang bersama Komunitas Pedagang Pasar Kronjo (KPPK), Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR), serta, pihak pengembang dari PT Trivalenia Citra Utama (TCU) pada Senin 2 November 2026.
Perwakilan Pedagang Pasar Kronjo, Aspuri mengatakan, mangkraknya revitalisasi tersebut membuat Pasar Kronjo menjadi sepi pengunjung hingga menyebabkan ratusan pedagang bangkrut.
"Mereka gulung tikar dan kini menganggur, entah sampai kapan ini akan berlangsung. Ini diperparah bersamaan munculnya wabah Covid pada 2019 dan terus berlanjut hingga kini," jelas Aspuri.
Selain itu, Aspuri menilai, penetapan harga kios juga turut memberatkan para pedagang. Hal tersebut diperparah dengan keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang kurang memadai.
"Kemampuan modal mayoritas pedagang Kronjo itu terbatas, rata-rata di bawah satu juta rupiah. Pedagang menolak harga jika penetapannya tidak melibatkan pedagang secara transparan. Harus ada skema baru yang disepakati bersama agar pedagang tidak semakin tertekan," jelasnya.
Di sisi lain, Pelaksana PT TCU, Jacky menjelaskan, dari 300 pedagang yang ada di Pasar Tradisional Kronjo, hanya sebagian kecil yang serius. Hal tersebut mengakibatkan pembiayaan proyek revitalisasi menjadi terhambat.
"Sikap hati dari kami sebenarnya tetap ingin melanjutkan. Namun kendala utamanya adalah realisasi pencicilan dan pembayaran tanda jadi dari pedagang yang sangat rendah. Jika tidak ada kesepakatan skema pembayaran yang realistis, pengembang mana pun akan kesulitan membiayai proyek investasi ini," jelasnya.
Selain itu, Jecky mengungkapkan, saat ini proyek revitalisasi Pasar Kronjo tengah terhenti sementara. Hal tersebut diakibatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perumda Pasar NKR dengan pihak pengembang/kontraktor telah habis masa berlaku.
"Kemudian jangka waktu pengerjaan proyeknya juga sudah habis, tentu ini diperlukan adendum. Tetapi yang terpenting bagi kami, adalah adanya kesungguhan pedagang untuk benar-benar komitmen dengan kesepakatan yang dibuat," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardhani mendesak agar klausul di dalam adendum harus disesuaikan sebelum melanjutkan pembangunan fisik Pasar Kronjo.
"Normanya dulu yang harus kita selesaikan dan bereskan agar ada kepastian hukum bagi Perumda Pasar, pengembang PT TCU, dan para pedagang. Kita ingin semua selamat, ada kepastian hak dan kewajiban. Intinya mari turunkan ego masing-masing, duduk bersama merumuskan yang terbaik untuk Pasar Kronjo," tegas Deden.