Oleh: Hany Handayani Primantara, S.P., Aktivis Muslimah Banten
TANGERANGNEWS.com-Empat bulan lebih karhutla melanda hutan Indonesia. Titik api pun tidak kunjung hilang walau pejuang damkar terus berupaya padamkan bara. Tidak sedikit api menyambar rumah warga, hingga mengungsi ke wilayah amhan walau harus kehilangan hunian mereka. Serbuan asap efek karhutla jadi santapan sehari-hari tiap warga di wilayah terdampak dan sekitarnya. Tidak terkecuali para manula dan balita yang masih rentan kesehatannya.
Data Kementerian Kesehatan RI bahkan menunjukan bahwa per 12 Oktober 2026, telah terdapat 277.075 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, balita usia 0-5 tahun yang terdampak mencapai 62.400 kasus atau 22,5 persen. Ini baru yang terdata, di luar sana mungkin masih banyak kasus serupa yang kondisinya jauh lebih parah. (Cnnindonesia, 14-10-2026)
Melihat kondisi masyarakat wilayah terdampak yang terus memburuk, Pemerintah melalui Kemenkes sudah mengerahkan 2.106 SDMK, mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak karhutla. Diantaranya 2.892.040 masker, 280 unit oxygen concentrator (OC), 100 buah face shield, 36 tabung oxycan, 41 ribu pasang sarung tangan medis, 9 buah air purifier, 4.908 APD, 350 dus PMT (pemberian makanan tambahan), Obat-obatan dan vitamin.
Upaya Pemerintah Tidak Serius
Kasus karhutla telah banyak menelan korban, baik korban nyawa maupun materi. Termasuk anak balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Usia anak sangat rentan terhadap kondisi lingkungan yang tidak baik seperti asap karhutla. Sebab asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5 dan zat berbahaya lainnya yang dapat memicu ISPA, batuk, sesak napas, serta memperburuk asma.
Bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit paru kronis termasuk kelompok rentan yang harus dapat perhatian dan penanganan ekstra. Mengingat laju pernapasan anak dan balita lebih cepat sehingga memiliki potensi lebih banyak menghirup udara beracun per satuan berat badan, ditambah sistem kekebalan tubuh balita yang belum sepenuhnya matang. Waspada terhadap gejala seperti sesak napas, napas cepat, sulit menyusu atau minum pada balita. Jika terdapat kondisi demikian, warga diimbau segera membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat.
Upaya penanganan pasca bencana berupa pemberian fasilitas kesehatan dan pengobatan saja nyatanya tidak cukup untuk bisa menuntaskan masalah karhutla. Harus ada usaha untuk mengatasi akar masalah dari karhutla, supaya api tidak mudah timbul dan jika pun timbul bisa segera padam agar dampak kerugian tidak terlalu besar. Tidak seriusnya pemerintah dalam hal ini bisa tampak dari bentuk penanganan yang belum optimal untuk menanggulangi bencana yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya. Lantas kemana peran negara hingga korban balita terkena ISPA ?
Dampak negatif yang sudah begitu besar ditimbulkan dari karhutla hingga saat ini belum juga membuat pemerintah menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional. Karhutla dianggap sebagai bencana rutin tahunan yang tidak perlu dicemaskan berlebihan. Sebab terbukti masyarakat masih bisa hidup dan beraktivitas normal seperti biasanya sampai detik ini. Sejatinya Karhutla berulang bisa membahayakan tumbuh kembang anak dengan terganggunya paru-paru. Padahal paru-paru merupakan organ vital yang beresiko jangka panjang. Hal ini menunjukkan Negara telah lalai menjaga kesehatan generasi yang digadang menjadi generasi emas.
Perlindungan Optimal Negara
Negara sebagai junnah yakni pelindung masyarakat sudah seharusnya cepat tanggap bergerak mengupayakan segala macam cara untuk mengatasi bencana Karhutla. Baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif yakni peningkatan kesehatan masyarakat terutama pada balita dilakukan sebelum bencana datang. Melalui penyuluhan ketahanan gizi dan sosialisasi kesehatan, pemerintah memastikan dan menjamin kesehatan balita setiap saat dengan memanfaatkan teknologi terbaik yang dimiliki negara tersebut.
Upaya preventif yakni mencegah terjadinya bencana dengan cara membuat kebijakan yang melarang timbulnya kerusakan alam termasuk pembakaran hutan dalam membuka lahan yang menjadi asap Karhutla. Sebab jika hal ini tidak ditangani serius dari langkah preventif maka akan sulit menanggulangi bencana Karhutla yang terjadi secara rutin setiap tahun. Kebijakan ini hanya dapat dibangun atas dasar pemikiran yang paham akan pentingnya menjaga alam agar seimbang antara pemanfaatan dan pengelolaan alam untuk kebutuhan manusia tanpa merusak sumber daya alam tersebut.
Langkah kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan berupa alat serta obat-obatan yang dibutuhkan korban balita setelah bencana tersebut terjadi. Upaya ini dilakukan agar masyarakat terutama balita dapat pulih dari dampak negatif bencana Karhutla. Dan terakhir adalah rehabilitatif yakni upaya pemulihan kondisi masyarakat. Bagi mereka yang kehilangan rumah, bisa dibantu untuk dapat membangun kembali tempat tinggal mereka. Termasuk mereka yang trauma atas kejadian bencana, diberikan fasilitas pemulihan secara mental dan psikis.
Demikianlah fungsi dari sebuah negara dalam Islam sebagai pelindung masyarakat tidak terkecuali para balita. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Untuk melaksanakan fungsinya sebagai ra’ain dan junnah, penguasa harus maksimal dalam mengerahkan tenaga dan pikiran melalui tim pelaksana pemerintahan, para ahli, pakar hingga akademisi yang saling bersinergi satu sama lain. Supaya persoalan di negara ini bisa diselesaikan secara tuntas hingga ke akar. Wallahu alam bishowab.