TANGERANGNEWS.com-Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang meresahkan para pencari kerja.
Perintah langsung tersebut ditujukan kepada Kabareskrim Polri serta seluruh Kapolda di Indonesia agar segera mengungkap dan memproses hukum pihak-pihak yang memanfaatkan kesulitan masyarakat demi keuntungan pribadi.
Penegasan itu disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu 11 November 2026.
"Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan," kata Suyudi, dikutip Jumat 13 November 2026..
Kapolri turut mendorong masyarakat agar tidak ragu maupun takut melaporkan segala bentuk praktik percaloan tenaga kerja, baik yang beroperasi di sekitar kawasan industri maupun yang melibatkan oknum di dalam internal perusahaan.
Menurutnya, keberanian publik dalam memberikan informasi menjadi kunci utama pemberantasan mafia rekrutmen.
"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri," ucapnya.
Selain fokus pada penegakan hukum terhadap praktik pungli, program Poliran dirancang untuk menjembatani masyarakat dengan peluang lapangan kerja melalui kolaborasi lintas sektor.
Suyudi menilai, penanganan masalah pengangguran memiliki korelasi erat dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," ujarnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 yang mencatat angka pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang, Polri berkomitmen mengambil peran aktif mendukung program prioritas pemerintah dalam memperluas akses kesempatan kerja.
Menutup arahannya, Kapolri mengingatkan jajarannya agar implementasi program Poliran dijalankan secara berkelanjutan dan terukur, tidak berhenti pada acara seremonial peluncuran semata. Seluruh satuan wilayah diminta mengelola basis data pencari kerja secara akurat serta mengawal proses penyaluran hingga peserta benar-benar terserap oleh dunia usaha.
"Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja," pungkasnya.