Oleh: Khikmawanto, Pengajar di Universitas Yuppentek Indonesia dan Penulis buku The Governance Game dan Algoritokrasi Sebuah Pengantar.
TANGERANGNEWS.com-Dalam lanskap politik kita, kursi kosong jarang benar-benar dibiarkan sepi. Begitu skenario pengunduran diri wakil presiden mengemuka, bursa nama langsung beredar riuh, dari lorong Senayan hingga berbagai ruang percakapan publik. Jalur konstitusionalnya sudah terang benderang: presiden mengajukan dua calon pengganti, lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih salah satunya dalam batas waktu yang ditentukan. Namun, sebelum terjebak dalam keriuhan bursa nama, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab lebih dulu: sosok seperti apa yang paling dibutuhkan mesin birokrasi saat ini?
Kita bisa meletakkan tiga ukuran utama. Pertama, figur tersebut tidak boleh membawa agenda kontestasi elektoral 2029. Ia datang untuk mengeksekusi program, bukan menyiapkan panggung politik pribadi. Kedua, ia idealnya berasal dari internal kabinet yang sudah memahami ritme kerja dan arsitektur kebijakan pemerintahan.
Ukuran pertama bertumpu pada preseden sejarah yang nyata. Kita bisa menengok dinamika politik 2004, ketika Hamzah Haz maju berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri, dan 2009, saat Jusuf Kalla bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya sah dalam kacamata demokrasi. Namun, realitas administrasi negara mencatat bahwa menjelang tahun kontestasi, jarak antara presiden dan wakilnya cenderung melebar. Publik dan pasar keuangan membaca keretakan itu dari inkonsistensi kebijakan yang muncul.
Gejala ini mudah dijelaskan melalui literatur ilmu politik. Juan Linz, pemikir utama sistem presidensial, dalam karyanya The Perils of Presidentialism mengingatkan kelemahan bawaan sistem ini, yang ia sebut legitimasi demokratis ganda. Dua lembaga sama-sama dipilih langsung oleh rakyat sehingga sama-sama merasa berhak berbicara atas nama rakyat. Meski Linz menyoroti benturan antara presiden dan parlemen, pola serupa bisa terjadi antara presiden dan wakil presiden. Wakil presiden kita dipilih sepaket dengan presiden dan memegang mandat rakyat yang utuh. Ketika mandat itu berbenturan dengan ambisi elektoral, aparatur negara akan membaca ada dua pusat gravitasi di pucuk eksekutif, atau yang sering disebut fenomena matahari kembar. Kementerian teknis dan lembaga pembiayaan nonbank pun akan kebingungan menentukan arah kebijakan mana yang harus diikuti.
Risiko ini berlipat ganda di Indonesia karena struktur perpolitikan kita yang khas. Scott Mainwaring, ilmuwan politik yang lama meneliti demokrasi di Amerika Latin, telah lama menyoroti bahwa perpaduan sistem presidensial dengan sistem multipartai ekstrem adalah kombinasi yang sangat sulit. Koalisi rawan rapuh karena presiden tidak bergantung penuh pada parlemen untuk mempertahankan jabatannya. Kita hidup persis dalam kombinasi tersebut, dengan kabinet gemuk yang menjadi ruang bertemunya beragam kepentingan faksi politik. Dalam kondisi yang rawan friksi ini, soliditas kabinet bukan sekadar hiasan retorika, melainkan modal kerja paling mendasar.
Di titik inilah figur dari internal kabinet memegang keunggulan taktis karena ia tidak membutuhkan masa orientasi yang membuang-buang waktu. Pemerintah saat ini menghadapi target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang sangat ambisius, ditambah ruang fiskal yang sempit akibat beban jatuh tempo utang negara dan pembiayaan deretan program strategis nasional. Laporan Bank Dunia (World Bank) edisi pertengahan tahun ini secara eksplisit mengingatkan bahwa Indonesia butuh eksekusi kebijakan investasi dan restrukturisasi ekonomi yang ekstra cepat dan terkoordinasi untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Dengan agenda makroekonomi sebesar itu dan tenggat yang ketat, masa belajar bagi pendamping presiden yang baru adalah kemewahan yang terlalu mahal. Wakil presiden semacam ini bisa langsung membantu mengurai simpul koordinasi fiskal dan perencanaan pembangunan, bukan sibuk mempelajari peta kekuatan faksi dari nol.
Meski demikian, sekadar berasal dari dalam kabinet tentu bukan jaminan mutlak. Seorang menteri aktif pun bisa saja diam-diam merajut cita-cita politik untuk pemilu berikutnya. Karena itu, syaratnya harus berlapis: ia berasal dari dalam kabinet dan benar-benar tidak memiliki hasrat tersembunyi untuk kontestasi mendatang. Wakil presiden yang tidak sibuk menghitung peluang 2029 akan jauh lebih leluasa mengamankan postur anggaran hari ini. Ia juga lebih mudah menerima peran teknokratik sebagai stabilisator dan meminimalkan potensi kegaduhan di pasar modal maupun ruang publik.
Posisi wakil presiden pengganti memang memiliki anatomi kekuasaan yang spesifik. Konstitusi tidak memberinya kewenangan yang berdiri sendiri, sehingga perannya sangat bergantung pada tugas yang didelegasikan presiden. Ia tidak membawa mandat pemilu langsung. Legitimasinya bersumber dari ketetapan wakil rakyat dan kepercayaan penuh Istana. Posisi semacam ini hanya akan efektif bila sang figur menempatkan diri sebagai penguat mesin birokrasi pemerintahan, bukan penantang yang pelan-pelan membangun barikade kekuasaannya sendiri.
Tentu saja, opsi pengganti dari luar kabinet, seperti tokoh partai dengan massa yang mengakar, selalu terbuka. Logika politiknya rasional untuk memperlebar basis dukungan di parlemen. Namun, basis massa yang besar selalu datang bersama hitung-hitungan transaksionalnya sendiri. Pilihan presiden kini mengerucut pada soal prioritas: mengejar pengamanan dukungan politik parlemen semata, atau menyelamatkan kecepatan kerja eksekusi program pembangunan nasional. Dengan sisa masa jabatan yang krusial, akselerasi dan efisiensi penganggaran jelas lebih mendesak bagi pertahanan ekonomi kita.
Pilihan yang teknokratis ini tidak boleh diartikan sebagai upaya menafikan peran partai-partai koalisi. Etika politik koalisi tetap mewajibkan komunikasi dan musyawarah demi menjaga napas demokrasi yang sehat. Partai pengusung pada pemilu lalu sangat wajar dilibatkan secara intensif dalam konsultasi pencalonan ini. Yang perlu dijaga ketat adalah memastikan meja musyawarah itu bermuara pada kesepakatan memilih figur dengan rekam jejak eksekusi anggaran yang teruji dan filosofi ekonomi yang selaras dengan arah kebijakan presiden, bukan sekadar hasil transaksi kekuasaan jangka pendek.
Bagi warga kelas menengah yang sedang berjuang mencari pekerjaan, masyarakat bawah yang menghadapi fluktuasi harga pangan di pasar, atau pelaku usaha mikro yang mengurus kredit perbankan, nama wakil presiden bukanlah hal yang mereka khawatirkan setiap hari. Mereka hanya menuntut agar instrumen negara benar-benar hadir secara konkret. Wakil presiden yang mumpuni adalah figur yang mampu membuat perlindungan negara terasa nyata, dengan menghadirkan birokrasi yang lebih stabil, lincah, dan presisi dalam mendistribusikan keadilan ekonomi. Jika sosok dengan ketajaman manajerial tersebut yang terpilih, kursi kosong ini sejatinya bukan lagi krisis kepemimpinan, melainkan momentum emas untuk merapatkan barisan dan memacu lari perekonomian negara.