Reporter : Rangga A Zuliansyah
TANGERANG-Buruh di Kota Tangerang meminta agar Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan buruh, mentapkan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 971.000 dari UMK 2012 yang sebesar Rp 1.529.000.
Hal itu dikatakann Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Riden Hatam Aziz, Minggu (4/11). Menurutnya jumlah UMK sebesar Rp 2,5 juta tersebut sesuai dengan kebutuhan riil buruh. Jumlah itu juga berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan buruh.
“Selama ini, Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMK, melakukan survei KHL di pasar induk. Padahal buruh membeli kebutuhannya di kios-kios atau toko eceran, sudah pasti harganya meningkat 10-20 persen dari harga di pasar induk. Jadi menurut kami Rp 2,5 juta itu jumlah riil sesungguhnya,” ungkapnya.
Selain itu, kata Riden, dalam menentukan dasar KHL, pihaknya mensurvei sebanyak 86 item di lapangan. Sedangkan, Dewan Pengupahan mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) no 13/2012 revisi dari aturan lama Permen 17/2007 tetang KHL.
“Dalam aturan lama, item yang disurvei ada 46 item, lalu direvisi menjadi 60 item. Kita minta survei sekurang-kurangnya 86 item. Dimana didalamnya selain ada kebutuhan pokok juga ada unsur sosial, seperti kebutuhan untuk uang kondangan atau melayat,” ujarnya.
Ditanya apakah UMK 2013 sebesar Rp 2,5 juta dapat dipenuhi para pengusaha? Riden megaku optimis. Menurutnya, berkaca dari tahun 2012, dari sekitar 1.000 perusahaan yang ada di Kota Tangerang, ada mengajukan 67 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK ke Gubernur Provinsi Banten. Namun yang disteujui hanya 24 perusahaaan.
“Artinya, perusahaan yang tidak dapat memenuhi UMK hanya sedikit perbandingannya daripada yang memenuhi. Dan saya tahu kalau yang meminta penangguhan UMK itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah sakit sejak lama,” pungkasnya.