Arief Ingin Bangun Kota Tangerang yang Layak Huni

TANGERANG-Dalam menyampaikan visi-misinya sebagai bakal calon wali kota Tangerang, Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ingin membuat Kota Tangerang menjadi kota layak huni.

 

“Kota Tangerang punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak lepas dari masalah seperti pengangguran, banjir dan sampah. Ini jadi perhatian kita untuk membangun kota yang maju agar menjadi kota yang layak huni,” katanya dalam diskusi pilkada yang digelar oleh Pokja Wartawan Harian Tangerang di STMIK Raharja, Sabtu (6/4).

 

Untuk mencapainya, kata Arief tentu saja harus mengatasi berbagai permasalahan tersebut.  Menurutnya dari tahun  2009, Pemkot Tangerang sudah membuat buat master plan penanganan banjir dan telah diimplementasikan sehingga titik banjir di Kota Tangerang saat ini berkurang.

 

“Kita juga bangun Kota Tangerang yang sebelumnya dikenal kota terkotor hingga saat ini dapat Adipura. Program bank sampah yang kita canangkan juga telah menjadi percontohan bank dunia tingkat Asia Tenggara,” ujarnya.

 

Selain itu, program kesehatan telah disempurnakan sejak terjadi puncak masalah pada tahun 2011,  dimana banyak masyarakat yang mengaku tidak terakomoir dengan kartu  Multiguna. “Jadilah sekarang digratiskan semua. Masyarakat hanya tinggal menunjukan KTP Kota Tangerang, langsung dapat fasilitas pengobatan gratis,” ujar Arief.

 

Tak hanya itu, dengan latar belakang sebagai birokrasi, Arief juga telah menyederhanakan birokrasi dengan membangun smart nerwork di Puskesmas, dengan tujuan agar  pelayanan semakin cepat.

“Bagi masyasrakat, pelayanan yang baik adalah yang kongkrit, cepat dan tepat,” tukasnya.

 

Kaitan untuk meningkatkan APBD, Arief membeberkan bahwa banyak perusahaan yang berada di kota Tangerang tapi memiliki NPWP daerah luar.

Untuk itu pihaknya terus merangkul para pengusaha agar agar membayar pajak ke Kota Tangerang.

 

“Kita jelaskan bahwa mereka memiliki kewajiban atas pembangunan kota ini, PPH budget-nya memberikan kontribusi sekitar 20 persen, tentu dapat meningkatkan APBD disektor pajak,” ujarnya.

 

Sementara untuk pengangguran, saat ini jumlahnya 80.000 orang turun dari sebelumnya 128 .000. Namun, penangguran tetap masalah krusial karena dampaknya menimbulkan penyakit sosial.

 

“Untuk itu kedepan Balai Latihan Kerja (BLK) tidak disentraslisasi, tapi digeneralisasi disetiap kecamatan. Hal ini untuk menghubungkan pembuka lapangan kerja dengan pencari kerja di daerah setempat, sehingga para pengusaha dapat memilih sesuai dengan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan,” ujarnya.(RAZ)