TANGERANGNEWS.com-Gubernur Banten Andra Soni, mengambil langkah cepat untuk mengamankan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai triliunan rupiah.
Gubernur mengumumkan segera dibentuknya kantor Sekretariat Khusus Program MBG yang akan berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten di Kota Serang.
Sekretariat ini akan menjadi pusat informasi dan koordinasi untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program yang digadang-gadang mampu memutar anggaran hingga Rp15 triliun di daerah.
Keputusan ini disampaikan Gubernur usai menghadiri Pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, Selasa 30 September 2025.
Pusat Informasi dan Atasi Kendala Teknis
Andra Soni menjelaskan, pembentukan sekretariat adalah respons atas kendala teknis yang masih dihadapi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan, terutama terkait distribusi bahan baku dan kesiapan sarana.
"Hari ini kita belum tahu sekretariatnya di mana. Maka Pemprov Banten memfasilitasi dengan membentuk kantor sekretariat. Di situ akan ada pengurus yang memetakan dan memberikan informasi. Sekretariat menjadi pusat koordinasi," katanya, merujuk pada lokasi baru di Jalan Brigjen KH. Syam'un No. 5, Kota Baru, Kota Serang.
Gubernur menegaskan meskipun menghadapi tantangan teknis, program krusial ini tidak boleh terhenti. "Semua rencana pasti ada kendala. Justru kita evaluasi agar bisa mencari langkah terbaik," tegasnya.
Kantor sekretariat diharapkan mempermudah masyarakat dan pengelola dapur dalam memperoleh informasi, menyampaikan keluhan, serta menjadi dasar bagi Pemprov untuk pengawasan dan koordinasi intensif.
Target 70 Persen dan Dampak Ekonomi Fantastis
Selain berfokus pada perbaikan teknis dan koordinasi, Gubernur juga mematok target ambisius. Ia menginformasikan bahwa Pemprov Banten menargetkan pada Oktober 2025, sebanyak 70 persen penerima manfaat di Banten sudah mendapatkan makan bergizi gratis.
Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, Program MBG ini juga diyakini akan menjadi pendorong signifikan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat,” pungkas Andra Soni, menegaskan pentingnya sekretariat ini dalam mengawal perputaran dana yang masif tersebut.