TANGERANGNEWS.com-Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Hal itu terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu 4 Februari 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi mendorong adanya solusi komprehensif melalui pembukaan lapangan kerja serta penguatan pendidikan yang selaras (link and match) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Untuk diketahui Provinsi Banten sebagai pusat manufaktur nasional, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu tertinggi nasional, dimana per Februari 2025 yakni berada di angka 6,69 persen.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan pengangguran di Provinsi Banten ini cukup tinggi. Dan ini bukan hanya di Banten saja, rata-rata provinsi besar juga mengalami tingkat pengangguran terbuka yang tinggi,” ujarnya.
Menurut politisi daerah pemilihan (Dapil) Banten I itu, Provinsi Banten perlu terus membuka membuka lapangan kerja baru, sekaligus memastikan sistem pendidikan berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Ia menilai Banten sebagai daerah industri seharusnya menjadi kekuatan dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan pemuda.
“Solusinya, Banten harus bisa membuka lapangan kerja, tetapi juga harus memberikan pendidikan yang link and match dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada. Sekolah vokasi, jenjang S1, S2, hingga S3 harus mendukung keberadaan industri yang cukup banyak di Banten,” pungkasnya
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan upaya penurunan pengangguran juga membutuhkan dukungan program lintas sektor, termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.
“Perlu ada sinergi antara pendidikan, industri, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran pemuda secara berkelanjutan,” tegas Adde Rosi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai tantangan pembangunan kepemudaan di Indonesia masih cukup besar. Hal ini terlihat dari tingginya angka pemuda NEET yang masih berada di kisaran 22,25 persen.
“Yang berarti masih besarnya kelompok pemuda yang belum terhubung secara optimal dengan sistem pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja,” jelasnya.
Di samping itu, Himmatul juga mengungkapkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara nasional masih menunjukkan peningkatan yang relatif lambat, dari 56,33 persen pada 2023 menjadi 58,33 persen pada 2024.
Sementara, IPP Provinsi Banten tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 53,33 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 54,83 persen pada 2024.
Oleh karena itu, kondisi tersebut menurutnya perlu adanya penguatan tata kelola kebijakan kepemudaan agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepemudaan berjalan efektif dan mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian pemuda,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Kadispora) Banten Ahmad Syakuni mengakui Provinsi Banten terlihat dengan jelas tidak matching antara lulusan pendidikan dan dunia industri.
Padahal, Provinsi Banten mendapatkan bonus Demografi Pemuda usia produktif berumur 16-30 tahun, yang menurut statistik berjumlah 3,3 juta atau 24 persen dari total penduduk Banten.
“Indeks pembangunan Pemuda menunjukkan tren yang positif, khususnya di bidang kesehatan. Tantangan utama adalah pengangguran dan penyiapan tenaga kerja,” ungkapnya.
Melalui kehadiran Komisi X DPR RI, ia berharap ada solusi terkait persoalan ketidaksesuaian antara kurikulum dan kesiapan industri menerima calon tenaga kerja. “Kami berharap ada regulasi khususnya advokasi pemuda di bidang mendapatkan peluang kerja,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh BEM UPI Banten Umam yang menyatakan keprihatinannya atas kondisi pengangguran terbuka sebesar 6,69% karena termasuk angka yang besar yaitu sekitar 42.710 orang.
“Sama dengan harapan Kadispora agar kurikulum kita matching dengan kebutuhan dunia kerja,” imbuhnya.