TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD.
Forum yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini menjadi terobosan strategis untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dengan prioritas pembangunan daerah.
Sebagai langkah awal, enam perusahaan besar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum CSR Banten.
Keenam perusahaan tersebut meliputi PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena.
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis 5 November 2026.
Gubernur Andra Soni menegaskan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menilai, dunia usaha memiliki potensi yang sangat besar untuk mengambil peran langsung dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
"Kontribusi dunia usaha harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik programnya sederhana, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui Musrenbang Non-APBD ini, pemerintah memfasilitasi perusahaan dengan menyediakan basis data terkait prioritas pembangunan serta calon penerima manfaat.
Sejumlah sektor dipetakan sebagai peluang kolaborasi, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan tengkes (stunting), pemberdayaan UMKM, hingga pelestarian lingkungan.
Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menjelaskan Musrenbang Non-APBD merupakan ruang kolaborasi untuk menyelaraskan program pemerintah daerah, usulan masyarakat, dan kemampuan dunia usaha.
Ia menegaskan bahwa forum ini murni berperan sebagai fasilitator lintas sektor.
“Forum CSR hadir sebagai jembatan kolaborasi, bukan sebagai lembaga penghimpun dana CSR, serta tidak mengambil alih kewenangan pelaksanaan program dari pemerintah maupun perusahaan,” katanya.
Antusiasme dunia usaha terhadap inisiatif ini terbilang sangat tinggi. Tercatat sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR.
Kegiatan peluncuran tersebut bahkan dihadiri oleh 165 perwakilan perusahaan secara tatap muka dan sekitar 900 perusahaan secara daring.
Ke depan, Pemprov Banten dan Forum CSR menargetkan agar kegiatan ini tidak berhenti sekadar pada komitmen di atas kertas, melainkan berlanjut menjadi agenda tahunan dengan program nyata, sasaran yang terukur, serta pelaporan yang transparan.
“Dengan demikian, potensi dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan Banten dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat,” pungkas Jamil.