TANGERANGNEWS.com— Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Skema tersebut dinilai berisiko menambah beban operasional media, sementara kebijakan pembayaran atas tautan dan cuplikan berita dikhawatirkan mengganggu distribusi konten dari platform digital.
Persoalan itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Media Lokal di Bandung, Jawa Barat, Kamis 8 Oktober 2026.
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pelaku industri media untuk membahas tantangan bisnis pers daerah di tengah perubahan lanskap digital.
Pemimpin Redaksi Suara.com Suwarjono mengatakan, kondisi industri media saat ini semakin sulit, terutama dalam menjaga keberlangsungan operasional dengan mengandalkan pendapatan dari kegiatan jurnalistik.
"Beberapa teman sudah report, 'Wah, Mas, kami betul-betul kayaknya kondisi sudah masuk IGD, sehingga kita butuh refresh lagi, kemungkinan tahun depan model bisnis media itu seperti apa?'" katanya.
Menurut Suwarjono, perusahaan media perlu mencari sumber pendapatan lain karena hasil dari aktivitas jurnalistik tidak lagi cukup untuk membiayai seluruh operasional.
"Jurnalisme tidak bisa membiayai operasional media, sehingga media harus dibiayai oleh usaha yang lain," ujarnya.
CEO AyoBandung, Ruddy Sukarno, turut mengkhawatirkan rencana pemusatan kompensasi melalui LMK.
Ia menilai skema tersebut berpotensi membatasi keleluasaan media lokal dalam mengelola hubungan komersial dengan platform digital.
"Bagi industri media lokal yang sehari-hari bertarung menjaga independensi, rencana pemusatan ini bukanlah sebuah solusi pelindung, melainkan ancaman eksistensial struktural yang berpotensi memutus urat nadi operasional secara permanen," tegas Rudi.
Ia meminta hubungan komersial antara media dan platform digital dilakukan melalui kesepakatan business-to-business (B2B) secara langsung, sukarela, dan setara.
Senada, CEO Harapan Rakyat Subagja Hamara menilai penerapan pajak tautan atau link tax berisiko membuat platform digital mengurangi indeksasi hingga menghentikan distribusi tautan berita dari media lokal.
"Model bisnis sebagian besar media lokal saat ini sangat bergantung pada trafik organik yang dikonversi menjadi pendapatan iklan mandiri dan programatik," ujar Subagja.
"Menaruh 'gerbang tol' pada tautan berita sama saja dengan memutus jalan masuk pembaca menuju ruang redaksi. Jangan biarkan link tax merenggut masa depan ruang redaksi kita," tambahnya.
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat Satrya Graha Laksana mengungkapkan adanya potensi penurunan trafik apabila platform digital harus menanggung biaya tambahan untuk menampilkan tautan berita.
Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan media kecil yang mengandalkan distribusi melalui platform untuk menjangkau pembaca.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Sosial Indonesia (Amsindo) Jawa Barat Feggy Nurdiansyah mengimbau persoalan distribusi konten turut berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi dari berbagai sumber di daerah.
Dalam forum tersebut, para pelaku media juga membahas pengembangan model bisnis dan kolaborasi komersial sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pers lokal.
Diversifikasi pendapatan dan kemitraan dengan pelaku usaha menjadi sejumlah hal yang dinilai perlu diperhatikan di tengah perubahan industri.
“Ekosistem pers daerah secara tegas memperjuangkan skema Business-to-Business (B2B) murni (negosiasi langsung) antara media dan platform digital yang lebih transparan dan efisien,” tegas Subagja.
Ia menyebut Harapan Rakyat yang berbasis di Banjar, Jawa Barat, menolak skema penarikan kompensasi melalui LMK dan penerapan link tax.
Menurutnya, ketergantungan terhadap trafik dari platform digital membuat kebijakan terkait distribusi tautan menjadi perhatian bagi keberlangsungan media lokal.
“Karena sebagian besar traffic datang dari platfom. Jika hal ini tidak ada, kami harus menjajakan produk media seperti masa-masa jualan koran di lampu merah,” paparnya.