TIGARAKSA-Bupati Tangerang pada Senin (22/12) menjadi narasumber pada saat peluncuran program nasional penanganan permukiman kumuh di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam kesempatan itu, Zaki yang diminta menjelaskan bagaimana suksesnya dia dalam penanganan permukiman kumuh mengatakan, gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat kumuh dan miskin atau disingkat
Gebrak Pakumis bisa sukses sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
Karenanya, dia berharap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus dikaji terlebih dalam.
“Karena program-program yang berasal dari Pemerintah Pusat belum tentu bisa dilaksanakan di daerah,” terangnya.
Zaki berikan contoh, Kemenpera memiliki program rusunawa tetapi malah diberikan untuk pembangunan pondok pasantren, sehingga program tersebut tidak sesuai dengan program yang semestinya.
"Langkah kolaborasi harus difikirkan kembali dengan elaborasinya", tutupnya.
Direktur Permukiman dan Perumahan Dedy S. Priatna mengatakan, pesatnya urbanisasi berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman di perkotaan.
“Keterbatasan masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak dan belum didukung secara optimal oleh Pemerintah menyebabkan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh,” terangnya.
Seyogyanya penyelenggaraan perumahan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Harus ada kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah," ucapnya.