TANGERANGNEWS.com-Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengeluarkan pernyataan tegas terkait perlindungan pegawai di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk pelecehan seksual, baik verbal maupun non-verbal.
Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka seminar “Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN” dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Senin 04 April 2026.
Intan menekankan bahwa pelecehan seksual bukan sekadar urusan pribadi, melainkan masalah serius yang mencederai budaya organisasi dan tata kelola kelembagaan.
“Lingkungan kerja yang aman adalah prasyarat utama bagi terwujudnya birokrasi yang profesional. Jika rasa aman tidak terpenuhi, bukan hanya individu yang terdampak, tetapi juga kinerja organisasi dan kepercayaan publik,” tegas Intan di hadapan para peserta.
Ia secara khusus menyoroti hal-hal yang sering kali dianggap sepele seperti candaan, namun sebenarnya merendahkan martabat wanita.
“Saya tidak ingin mendengar ada ASN yang menjadi korban pelecehan. Sekecil apa pun bentuknya, baik ucapan, candaan yang merendahkan, maupun tindakan lainnya, itu tetap tidak bisa dibenarkan,” tambahnya.
Siapkan Fasilitas Trauma Healing
Memahami bahwa dampak pelecehan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Tangerang kini tengah menyiapkan fasilitas pendukung berupa layanan trauma healing.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menangani korban kekerasan seksual secara tuntas.
Wabup Intan juga memberikan suntikan keberanian bagi para ASN, khususnya perempuan, untuk berani melaporkan tindakan menyimpang di kantor.
“Jangan takut untuk speak up. Saat ini salah satu pimpinan di Kabupaten Tangerang adalah perempuan. Saya pastikan akan berdiri membela korban jika itu benar terjadi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Tangerang, Asep Suherman, menjelaskan seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai perspektif, mulai dari sanksi hukum hingga pendekatan psikologis.
Acara ini turut dihadiri perwakilan dari Polresta Tangerang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
“Seminar ini adalah langkah nyata dalam memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada perlindungan, profesionalitas, dan kemanusiaan. Kami ingin menumbuhkan kesadaran kolektif agar lingkungan kerja ASN bebas dari segala bentuk kekerasan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender,” pungkas Asep.