TANGERANGNEWS.com-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan terus mengalami tren kenaikan setiap tahunnya hingga memicu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Menanggapi fenomena tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, mengajak para guru ngaji, ustadz, ustadzah, hingga pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes), untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal tersebut ditegaskan Bupati saat membuka acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO pada Selasa 9 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Maesyal Rasyid mengingatkan bahwa kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan masyarakat tidak boleh lagi dipandang sebelah mata.
"Persoalan kekerasan ini bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang mencederai norma-norma agama," tandas Maesyal.
Ia meminta para tokoh agama memanfaatkan ruang-ruang dakwah mereka untuk menyisipkan pesan-pesan edukatif mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, tanggung jawab suami-istri, serta pola asuh anak yang baik.
Menurutnya, kolaborasi ini sangat krusial mengingat para ustadz dan guru ngaji memiliki kedekatan emosional langsung dengan umat.
"Kami mohon sekali lagi bantuannya, mari kita bergandeng tangan cegah pelanggaran pidana. Jangan pernah lelah dan letih untuk terus mengedukasi masyarakat," tambahnya.
Tak hanya fokus pada aspek edukasi moral, Bupati Tangerang juga menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memperkuat kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren.
Langkah ini dinilai strategis untuk menciptakan kesibukan positif sekaligus meningkatkan kesejahteraan para santri dan pengajar.
"Nanti kalau ada lahan di pondok pesantren yang tidak terpakai, kita akan bantu upayakan melalui dinas DP3A atau dinas terkait untuk ditanami hortikultura, palawija, atau dibuatkan kolam ikan sistem bioflok. Biar ada aktivitas produktif dan menambah pendapatan," cetus Maesyal.
Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Tangerang Asep Suherman menjelaskan sosialisasi ini bertujuan mematangkan peran pondok pesantren sebagai mitra strategis pemerintah.
Pihaknya ingin memastikan ruang lingkup terkecil di masyarakat bisa menjadi zona aman yang ramah perempuan dan anak.
"Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif tokoh agama melalui penguatan pengetahuan kewaspadaan, edukasi masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah daerah," papar Asep.
Demi memaksimalkan edukasi ini, DP3A tidak bergerak sendiri. Agenda strategis tersebut turut menggandeng berbagai pihak berkompeten, mulai dari Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Banten, hingga kalangan advokat hukum.
Adapun peserta yang hadir meliputi para ustadz/ustadzah, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), tokoh agama, ketua MUI tingkat kecamatan, hingga jajaran tokoh masyarakat setempat.