TANGERANG-Proyek baru Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang dengan akan membeli alat baru bernama
Clean Green and Creative (CGC) dari Solo sebesar Rp3 miliar menuai protes DPRD Kota Tangerang. Pasalnya, DKP terlihat seperti menyalahkan masyarakat karena gagal dalam program 1.000 bank sampah yang sejak 2012 hingga 2013 ini tetap hanya 120 bank sampah saja.
Padahal sebelumnya, DKP sudah menggelontorkan anggaran Rp2 miliar hanya untuk memberikan stimulant berupa pemilahan dan timbangan kepada masyarakat yang ingin memiliki usaha bank sampah.
Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara mengatakan, ketidak berhasilan DKP lantaran tidak fokus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seharusnya, menurut dia, tidak perlu berandai-andai ada 1.000 bank sampah. “Yang terpenting bagaimana program itu berjalan. Saya lihat tak ada perencanaan, kalau ada ide baru jalanin, sedangkan program lama ditinggalkan. Seharusnya massif, intensif dan sabar,” terangnya.
Dirinya mencontohkan di wilayahnya, yakni di Kecamatan Larangan, pejabat setingkat RT/RW tidak tahu kalau ada program tersebut.
Tiba-tiba saja, ada konsultan yang datang tanpa ada sosialisasi. Seharusnya menurut Aulia, tugas DKP justru melakukan penyadaran secara menyeluruh kepada masyrakat.
“Jadi ada yang dilompati prosedurnya, bagaimana ini bisa sampai ke masyarakat. Kalau yang saya tahu, di Yogyakarta butuh setahun sosialisasi untuk program bank sampah sampai berhasil, setelah itu baru berjalan. Jadi tidak asal langsung jadi,” tuturnya.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Agus Sudrajat mengklaim, ketidak berhasilan pihaknya pada program bank sampah lantaran susahnya merubah perilaku masyarakat.
“Dari 120 bank sampah, sebenarnya sudah berjalan 95 unit. Sisanya tidak optimal karena pada malas masyarakatnya. Merubah perilaku masyarakat yang susah,” ujar Agus, Selasa (29/10).
Untuk itu, pihaknya kini memiliki proyek baru untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing dengan membeli CGC dengan menggunakan APBD perubahan.
Meski begitu, Agus mengakui, program bank sampah akan tetap dilanjutkan, hanya saja belum ada masyarakat yang ingin meminta wilayahnya untuk dijadikan bank sampah kepada pemerintah.