TANGERANGNEWS.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggelar rapat koordinasi yang membahas penguatan sistem pencegahan korupsi melalui skema Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat, 21 November 2025, itu dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sambutannya, Sachrudin menyampaikan bahwa upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
"Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang adil, cepat, dan akuntabel," ujar Sachrudin.
Sachrudin juga mengapresiasi pendampingan yang diberikan KPK dalam penerapan MCSP di lingkungan Pemkot Tangerang. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pencegahan penyimpangan di setiap sektor pemerintahan.
Pada tahun 2025, MCSP menyoroti delapan area intervensi yang menjadi fokus penguatan, mulai dari perencanaan, proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, hingga optimalisasi pajak daerah.
Kasatgas 2.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK RI Arief Nurcahyo mengatakan agar jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan digitalisasi tanpa memperhatikan potensi celah penyimpangan.
"Bapak, Ibu, meski sistem telah berinovasi secara digital, jika tidak cermat, risiko penyimpangan tetap ada. Kuncinya adalah integritas kolektif, dari pucuk pimpinan hingga level paling bawah," kata Arief yang hadir sebagai narasumber.
Sachrudin meminta seluruh perangkat daerah memastikan tindak lanjut yang terukur dari hasil rapat tersebut. Sebab, diperlukan konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
"Keberhasilan MCSP bukan hanya soal angka, tetapi seberapa efektif kita membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Saya meminta laporan progres konkret dan terukur dalam satu minggu ke depan agar tata kelola pemerintahan terus meningkat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," tutupnya.