TANGERANGNEWS.com-Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebijakan nasional yang terus berubah, kebutuhan akan arah pembangunan jangka panjang yang lebih terukur menjadi sorotan.
Hal ini menjadi pokok pembahasan dalam serap aspirasi masyarakat bersama Anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Al-Jufri, Rabu 17 Juni 2026, di Gedung Dakwah Kota Tangerang.
Salah satu isu yang mengemuka dalam forum tersebut adalah pentingnya penguatan wewenang MPR RI sebagai penjaga arah kebijakan nasional.
Dalam dialog bersama tokoh masyarakat, akademisi, dan warga, Habib Idrus menilai penguatan peran MPR RI penting untuk memastikan pembangunan nasional memiliki kesinambungan yang jelas dan tidak berubah secara drastis setiap pergantian pemerintahan.
Menurut dia, bangsa sebesar Indonesia membutuhkan fondasi kebijakan yang kuat agar agenda pembangunan dapat berjalan konsisten dalam jangka panjang.
“Yang kita butuhkan hari ini adalah arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan. Jangan sampai setiap pergantian kepemimpinan, orientasi kebijakan berubah total. Ini yang kadang membuat program tidak efektif dan masyarakat tidak merasakan hasilnya secara utuh,” ujar Habib Idrus.
Ia mengatakan, penguatan wewenang MPR RI harus dipahami sebagai upaya memperkuat sistem ketatanegaraan agar mampu menjaga stabilitas kebijakan nasional, terutama di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Menurut Habib Idrus, kepastian arah pembangunan menjadi hal penting, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Ketika arah kebijakan tidak konsisten, yang terdampak pertama adalah masyarakat. Dunia usaha butuh kepastian, pelaku UMKM butuh keberlanjutan program, dan rakyat butuh jaminan bahwa pembangunan tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Dalam forum itu, sejumlah peserta juga menyampaikan aspirasi agar MPR RI memiliki peran yang lebih kuat dalam merumuskan haluan pembangunan nasional sebagai pedoman lintas pemerintahan.
Habib Idrus menilai aspirasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan publik terhadap sistem pembangunan yang lebih stabil, terukur, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
“Penguatan MPR bukan soal memperbesar kekuasaan lembaga, tetapi bagaimana memastikan negara ini punya arah yang jelas. Kalau arahnya jelas, kebijakannya lebih stabil, pembangunan lebih terukur, dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah tekanan global seperti pelemahan nilai tukar, persaingan investasi, dan gejolak ekonomi dunia, Indonesia memerlukan sistem kelembagaan yang mampu menjaga konsistensi pembangunan nasional.
Menurut dia, aspirasi masyarakat terkait penguatan wewenang MPR RI akan menjadi bagian penting dalam diskusi kebangsaan di tingkat nasional.
“Kami di DPR punya tanggung jawab untuk terus mendengar dan membawa aspirasi masyarakat. Karena penguatan sistem ketatanegaraan pada akhirnya harus bermuara pada satu hal: kesejahteraan rakyat,” kata Habib Idrus.
Kegiatan serap aspirasi tersebut berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan dari masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan, stabilitas kebijakan, dan arah pembangunan nasional ke depan.