JAKARTA - Jaringan GUSDURian memprotes penggunaan foto, gambar, maupun nama Gus Dur untuk kampanye Prabowo-Hatta. Pencatutan ketokohan Gus Dur tersebut dinilai amoral dan tak bertanggung jawab.
"Secara etis normatif, siapa pun yang berkehendak mengkapitalisasi politis figur atau gambar seseorang seharusnya meminta ijin dulu kepada yang bersangkutan maupun keluarganya," kata Koordinator Jaringan GUSDURian Arif Gumantia, dalam siaran persnya yang diterima, Senin (23/6) di Jakarta.
GUSDURian berpendapat gambar, foto, ketokohan Abdurrahman Wahid rentan dipolitisasi untuk meraup dukungan elektoral. Padahal, sikap politik istri Gus Dur yaitu Shinta Wahid adalah netral.
"Apakah Prabowo Hatta sudah minta izin Ibu Shinta? Pemasangan gambar atau foto atau mencatut nama Gus Dur tanpa mengindahkan fatsoen politik bisa berdampak negatif," ujarnya.
GUSDURian amat kecewa dengan Prabowo Hatta yang menghalkan segala cara dalam berkampanye. Di sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur pasangan Prahara menggunakan gambar., foto, dan nama Gus Dur dalam berkampanye.
"Sikap resmi kami sebagai Jaringan GUSDURian (JGD) Jawa Timur di bawah komando Ibu Alissawahid terkait pencantuman gambar Gus Dur TETAP sama dengan pileg lalu; Yang mencintai Gus Dur tidak akan menjualnya demi suara" ujarnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sirmaji menegaskan pasangan Prahara gencar melakukan black campaign, fitnah, bahkan melanggar aturan perundangan. Di Kabupaten Malang dan Sidoarjo banyak terpampang baliho kampanye Prabowo yang mengenakan seragam militer di masa mudanya.
"Ini merupakan manipulasi terhadap rakyat. Rakyat dibohongi, padahal kenyataannya dia diberhentikan dari karir militer karena pelanggaran sejumlah aturan," katanya.
Perangkat desa di sejumlah daerah di Jawa Timur juga dibayar untuk memenangkan Prabowo Hatta. Tabloid Obor sudah menyebar ke desa-desa. Eva Kusuma Sundari tim pemenangan Jokowi-JK menyatakan Prabowo Hatta memanfaatkan ketokohan Gus Dur tanpa etika. Pasangan Prahara juga terus membolak-balik fakta terkait kinerja Jusuf Kalla yang pernah menjadi Kepala Bulog saat Gus Dur menjadi Presiden RI untuk memecah suara Gusdurian.
"Rakyat, pemilih harus jeli dan kritis menyikapi
black campaign, yang melanggaran aturan maupun undang-undang," katanya.