TANGERANGNEWS.com- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut pihaknya belum menyiapkan kebijakan khusus terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meski harga BBM nonsubsidi diperkirakan mengalami kenaikan mulai 1 April 2026.
Akibat gejolak global, khususnya konflik di Timur Tengah dinilai mendorong kenaikan harga minyak dunia, sehingga BBM nonsubsidi berpotensi mengalami kenaika sekitar 10 persen.
Meski demikian, Dudy memastikan sektor transportasi nasional masih berjalan normal dan pasokan BBM untuk kebutuhan transportasi dinilai dalam kondisi aman.
“Sejauh ini sesuai dengan penjelasan dari perwakilan staf ahli Menteri ESDM bahwa semua hal yang terkait dengan BBM aman,” kata Dudy dalam keterangannya dikutip dari Kompas, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan masih berpegang pada penjelasan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait ketersediaan pasokan BBM.
“Jadi kami harus mempercaya itu dan meyakinkan itu, dan kemudian kami melaksanakan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya,” lanjut dia.
Dudy juga menegaskan, hingga saat ini belum ada langkah atau skema khusus yang disiapkan pemerintah sebagai respons langsung terhadap isu kenaikan harga BBM tersebut.
“Sampai sejauh ini belum ada (kebijakan khusus). Jadi kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya berarti aman,” katanya.
Meski belum ada kebijakan baru, Kementerian Perhubungan tetap membuka kemungkinan melakukan evaluasi apabila dampak kenaikan harga BBM mulai dirasakan signifikan, khususnya terhadap biaya operasional transportasi dan tarif angkutan.
Menurut Dudy, pemerintah akan mengkaji apakah skema tarif yang berlaku saat ini masih bisa dipertahankan jika tekanan global terus berlanjut dan berdampak pada harga energi.
“Ya tentunya kita akan melakukan pengkajian maupun evaluasi, apakah masih dengan kondisi sekarang masyarakat masih menghendaki tarif tetap rendah,” ujar dia.
Ia juga menyinggung potensi dampak kenaikan BBM terhadap sektor penerbangan. Jika harga avtur ikut terdampak, maka biaya operasional maskapai bisa meningkat dan berpotensi memengaruhi tarif penerbangan.
Namun demikian, pemerintah belum memutuskan adanya penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) penerbangan.
Kementerian Perhubungan masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian ESDM terkait kebijakan energi yang akan berlaku.
“Itu harus kita antisipasi juga, namun demikian secara resmi kita harus menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” pungkasnya.