TANGERANGNEWS.com- Pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul lonjakan harga plastik yang mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kenaikan harga ini dipicu oleh naiknya biaya bahan baku di tengah ketidakpastian pasokan global, termasuk dampak memanasnya konflik di Timur Tengah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah sudah menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kenaikan harga plastik yang digunakan untuk kemasan produk.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
“Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik. Tapi kami akan siapkan mitigasinya,” kata Maman dikutip dari Republika, Selasa, 7 April 2026.
Ia menjelaskan, Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang paling tepat dalam merespons situasi tersebut.
Meski demikian, Maman belum merinci bentuk kebijakan yang akan diambil karena pembahasan teknis masih berlangsung.
Di tengah proses itu, harga plastik di pasar domestik dilaporkan sudah naik cukup tajam, berkisar 30 hingga 80 persen.
Kenaikan ini terjadi setelah konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu gangguan terhadap pasokan bahan baku utama plastik di pasar global.
Gangguan distribusi nafta, yakni turunan minyak bumi yang menjadi bahan baku penting industri plastik, serta lonjakan harga minyak dunia disebut menjadi pemicu utama tekanan harga.
Kondisi ini membuat pelaku UMKM yang bergantung pada plastik untuk pengemasan produk mulai tertekan akibat biaya produksi yang membengkak.
Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah segera turun tangan untuk melindungi pelaku UMKM dari dampak kenaikan harga plastik yang terus merangkak naik.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri tetap aman.
“Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi,” ujar Firnando.
Dari sisi industri, pelaku usaha juga mulai menyiapkan strategi bertahan. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan industri plastik kini mulai mendiversifikasi sumber bahan baku untuk menjaga keberlanjutan produksi di tengah tekanan global.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, ketergantungan terhadap impor masih menjadi titik lemah industri plastik nasional.
Ia menyebut kebutuhan nafta nasional mencapai 3 juta ton per tahun dan seluruhnya masih berasal dari impor.
"Untuk nafta, kebutuhan mencapai 3 juta ton per tahun dan 100 persen impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (polyethylene), PP (polypropylene), PET (polyethylene terephthalate), PS (polystyrene), dan PVC (polyvinyl chloride) serta lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor," katanya.
Menurut Fajar, kondisi tersebut membuat industri sangat rentan terhadap gejolak pasokan global. Karena itu, pelaku usaha mulai membuka opsi bahan baku alternatif untuk mengurangi risiko terganggunya rantai produksi.
"Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif pasokan gas," kata Fajar.
Ia menambahkan, industri bersama pemerintah juga mulai menjajaki komunikasi dengan sejumlah negara alternatif untuk pasokan baru, seperti kawasan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika.
Namun, opsi tersebut menghadapi tantangan dari sisi logistik karena waktu pengiriman menjadi lebih panjang.
"Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock," jelas Fajar.
Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap industri plastik akan sangat bergantung pada durasi gejolak yang terjadi.
“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tetapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.
Menurut Yusuf, dalam jangka pendek pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons lewat kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk dari sisi fiskal maupun stabilitas nilai tukar.
Namun jika konflik berlangsung berbulan-bulan, tekanan terhadap sektor industri dinilai bisa menjadi lebih berat.
Ia menilai kebijakan yang dibutuhkan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus adaptif untuk mengantisipasi skenario jangka panjang.
Dalam jangka pendek, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan insentif yang lebih terarah bagi sektor yang paling terdampak.
“Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah insentif fiskal yang targeted, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah yang paling rentan, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar agar arus kas tetap terjaga,” jelas Yusuf.
Kata dia, persoalan utama dalam jangka panjang tetap berada pada tingginya ketergantungan impor bahan baku, khususnya di sektor kimia.
Karena itu, penguatan industri domestik dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
“Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” ujarnya.